TPPO Jatim Disorot, Kemenkumham Beberkan Akar Masalahnya ke Khofifah
Surabaya, IDN Times - Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mendapatkan atensi khusus di Jawa Timur (Jatim). Terbaru, isu ini dibahas antara Kemenkumham dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.
Dalam pembahasan, Kakanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari membeberkan akar masalah terjadinya TPPO kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Nah, faktor ekonomi menjadi penyebab utama TPPO.
"Faktor ekonomi seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, kesulitan mencari lapangan pekerjaan di dalam negeri, sosial dan budaya, merupakan pemicu terjadinya TPPO selama ini," ujarnya tertulis, Selasa (27/6/2023).
Imam menegaskan pentingnya peran instansi terkait seperti TNI, Polri, Dinas di Pemerintahan hingga BP3MI dalam upaya pencegahan TPPO. "Kami berharap mendapatkan dukungan dari Gubernur untuk menyelesaikan persoalan ini, mengingat Jawa Timur menjadi daerah yang cukup rawan dalam TPPO," kata dia.
Sementara itu, Khofifah menanggapi bahwa TPPO harus mendapatkan atensi khusus. Karena modus operandinya semakin berkembang dan korbannya juga bertambah banyak jika dibandingkan dengan di masa lalu.
"Dulu kita mengenal trafficking in person, sekarang sudah lebih sistematis dan korbannya melibatkan sekelompok orang, hal ini yang harus diantisipasi," terang Khofifah.
Senada dengan Imam, Khofifah mengatakan bahwa perlu keterlibatan banyak pihak untuk mengurai benang persoalan TPPO. "Ke depan sepertinya kita perlu ada FGD yang melibatkan stakeholder terkait, tujuannya untuk identifikasi dan kanalisasi masalah serta menyiapkan action plan bersama untuk pencegahan TPPO," usul dia.
Usul ini muncul karena sebelumnya Pemprov juga telah menggelar FGD untuk masalah pertambangan dan perlintasan sebidang kereta api. Dan terbukti konkrit menyelesaikan masalah yang ada. "TPPO ini masalah internasional, jadi lebih complicated, saya kira perlu pembahasan lebih komprehensif," tegas dia.
