Tercatat 1.607 Anak Tidak Sekolah, Dikbud Madiun Verifikasi Data

Kepala Dikbud Kabupaten Madiun Puji Wahyu Widodo mengatakan, untuk pengecekan data, pihaknya akan melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil). Sebab, salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) itu dinilai memiliki data lebih valid tentang penduduk, termasuk anak usia sekolah. 

"Akan kami verifikasi lagi data (anak usia sekolah yang tidak belajar di lembaga resmi) yang kami terima dari pemerintahan desa," ujar Widodo, Jumat (24/1).

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Dikbud, sebanyak 1.607 anak tidak sekolah itu terdata mulai usia SD, SMP, hingga SMA/SMK. Setelah diperiksa, ada sejumlah data yang dinilai janggal. Indikatornya seperti jumlah anak usia sekolah di Desa Krandegan, Kecamatan Kebonsari tercatat sebanyak 138. Sementara ada 300 anak yang dinyatakan tidak bersekolah. 

Kejanggalan ini dinilai karena terjadi kesalahan penulisan data oleh pemerintah desa yang dikirim ke Dikbud. Selain karena kekeliruan penulisan, data 1.067 anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan dinilai tipis kebenarannya. Sebab, pemerintah telah menggelontorkan bantuan bagi siswa untuk mendapat pendidikan secara gratis. 

Sementara itu, Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dikbud Kabupaten Madiun Nur Arif Hendro Karyoto mengatakan bahwa dari data 2018, anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan akibat beberapa faktor. Mayoritas di antaranya karena menjadi korban broken home sehingga anak tidak mendapat perhatian dari orang tua. 

"Kesadaran orang tua bagi pendidikan anaknya minim," ujar Arif.

Namun demikian, pihak Dikbud berupaya melakukan pendekatan secara personal kepada anak yang bersangkutan dengan tujuan agar mereka bersedia melanjutkan pendidikan. "Kalau tidak di sekolah formal, bisa di nonformal yang juga kami tangani," ujar dia.