Soal Perppu KPK, Soetrisno Bachir: Serahkan ke Presiden dan Parlemen
Surabaya, IDN Times - Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Soetrisno Bachir meminta masyarakat bersabar mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK. Ia mengimbau agar penerbitan perppu diserahkan penuh kepada Presiden Joko 'Jokowi' Widodo dan DPR.
"Nanti urusan presiden, apakah mau menerbitkan itu, apa Perppu atau ada opsi lain. Itu kita serahkan kepada presiden dan parlemen," ujarnya saat ditemui di ITS Surabaya, Senin (7/10).
1. Berharap ekonomi bisnis tak terpengaruh politik
Soetrisno berharap agar ekonomi bisnis di Indonesia tidak terseret jauh ke dunia politik. Ia ingin polemik revisi UU KPK tidak mengganggu sektor tersebut. Terlebih, revisi UU KPK dikaitkan dengan investasi.
"Saya cuma mengatakan bahwa dunia ekonomi bisnis itu harus mulai terlepas dari persoalan politik, seperti negara-negara lain, di parlemen lempar-lemparan kursi tapi tetap jalan. Saling caci maki tapi ekonomi tetap jalan," katanya.
"Di Thailand pemerintahannya berganti pun ekonominya tetap jalan. Jadi, kegaduhan politik itu jangan menyebabkan ekonomi tersendat," tambahnya.
2. Ajak bendung wabah politik yang masuk ke ekonomi bisnis
Soetrisno pun mengajak untuk membendung politik yang diseret jauh ke dalam dunia ekonomi bisnis. Ia menegaskan, tidak mau politik yang tidak sehat bisa menyebar ke berbagai sektor.
"Kita harus membendung agar gerus jahat dari politik tidak menyebar ke perguruan tinggi, ormas keagamaan, ini yang harus kita jaga semua. Sehingga, kehidupan masyarakat maupun kehidupan berekonomi tidak terganggu dengan kegaduhan politik," tegas mantan Ketua Umum PAN tersebut.
3. Moeldoko sebut KPK menghambat investasi
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut, UU KPK memang perlu direvisi. Sebab, KPK dinilai mengganggu masuknya investor di Indonesia.
"Lembaga KPK bisa menghambat upaya investasi. Ini yang tidak dipahami masyarakat," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Senin (23/9).
