Sopir Angkot Demo Soal Transjatim, Dishub Cari Jalan Tengah

Surabaya, IDN Times - Ratusan sopir angkutan kota (angkot) yang tergabung dalam Serikat Sopir Indonesia (SSI) menggelar aksi protes terhadap operasional Bus Trans Jatim di Halte Medaeng, Rabu (22/7/2026). Mereka menuntut titik transit Koridor I dan Koridor V di halte tersebut dinonaktifkan karena dinilai memangkas pendapatan sopir angkot hingga 70 persen.

Menanggapi tuntutan itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim belum mengambil keputusan. Pemprov memilih menggelar rapat lanjutan pada dengan melibatkan seluruh pihak untuk mencari solusi.

Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan Dishub Jatim, Citto Eko Yuli mengatakan, dalam audiensi muncul dua kepentingan yang berbeda. Di satu sisi, SSI meminta Halte Medaeng tidak lagi dijadikan titik transit Trans Jatim. Di sisi lain, komunitas Transport for Surabaya justru meminta halte tersebut tetap dipertahankan karena menjadi simpul integrasi antarkoridor.

"Tuntutan teman-teman SSI Sidoarjo adalah Halte Medaeng tidak diaktifkan sebagai transit Koridor 1 dan Koridor 5. Tetapi teman-teman Transport for Surabaya meminta halte itu tetap diaktifkan karena menjadi titik integrasi antarkoridor. Jadi hasil rapat hari ini belum final apakah dihapus atau tidak," ujarnya usai audiensi.

Ia mengatakan rapat lanjutan akan menghadirkan SSI, Transport for Surabaya, Dishub Kabupaten Sidoarjo, serta pihak terkait lainnya agar keputusan yang diambil dapat mengakomodasi semua kepentingan. "Harapannya ada win-win solution. Bukan hanya menolak, tetapi ada solusi yang lain," katanya.

Selama proses pembahasan berlangsung, operasional transit di Halte Medaeng tetap dijalankan. "Tadi saat unjuk rasa kami tidak aktifkan dulu. Setelah aksi selesai, halte kembali kami aktifkan," katanya.

Menurut Citto, Halte Medaeng memiliki peran strategis dalam jaringan Trans Jatim karena menjadi titik temu Koridor I dan Koridor V. Setiap hari, halte tersebut melayani hampir seribu penumpang. "Medaeng itu vital sekali. Per harinya hampir 1.000 penumpang. Kalau dimatikan, load factor pasti turun dan banyak masyarakat yang tidak terakomodasi," ucapnya.

Dishub Jatim juga menegaskan pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat pengguna transportasi umum. Berdasarkan uji publik yang dilakukan melalui media sosial, mayoritas masyarakat menginginkan fungsi transit di Halte Medaeng tetap dipertahankan.

Meski demikian, Dishub membuka peluang menyiapkan skema kompensasi bagi angkutan umum eksisting, salah satunya melalui integrasi sebagai angkutan pengumpan (feeder) seperti yang diterapkan di Kota Malang. Namun, kebijakan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

"Kami akan berbicara dengan Dishub Sidoarjo. Di Malang, angkot dimanfaatkan sebagai angkutan pelajar atau feeder Trans Jatim. Itu bisa menjadi salah satu opsi," kata Citto.

Sementara itu, Ketua DPD Serikat Sopir Indonesia (SSI) Jawa Timur, Siswoyo mengatakan, pihaknya tidak menolak keberadaan Bus Trans Jatim. Namun, mereka meminta Halte Medaeng tidak dijadikan titik transit karena dinilai menghilangkan peluang angkot mendapatkan penumpang. "Dengan adanya transit di Medaeng, penumpang otomatis lari ke Trans Jatim semua. Teman-teman tidak punya peluang lagi mencari rezeki di sana," katanya.

Ia mengklaim pendapatan sopir angkot turun drastis sejak Halte Medaeng difungsikan sebagai titik transit. "Yang hilang hampir 70 persen. Penghasilan yang biasanya sekitar Rp70 ribu, sekarang tinggal Rp10 ribu sampai Rp20 ribu per hari," ungkapnya.

SSI juga menilai pengoperasian titik transit tersebut bertentangan dengan komitmen awal saat Trans Jatim diluncurkan. Saat itu, pemerintah disebut menjanjikan angkutan umum eksisting tidak akan dirugikan dan justru akan diintegrasikan sebagai feeder.

"Yang kami persoalkan bukan haltenya, tetapi jangan dijadikan titik transit. Di awal dijanjikan angkot akan dimanfaatkan sebagai feeder, tapi sampai sekarang tidak ada realisasinya," pungkasnya.