Rotasi Besar, 78 Pejabat Surabaya Diganti
- Pemkot Surabaya melantik 78 pejabat, terdiri dari 7 eselon II dan 71 eselon III-IV, sebagai langkah percepatan kinerja birokrasi serta regenerasi kepemimpinan.
- Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan rotasi jabatan berbasis kompetensi dan target kinerja, dengan evaluasi bulanan serta pergantian bagi pejabat yang tidak menunjukkan hasil dalam tiga bulan.
- Seluruh jajaran diminta fokus pada program prioritas seperti Kampung Pancasila, parkir non-tunai, penataan pedestrian, dan peningkatan pengelolaan TPS dengan dukungan sistem satu data akurat.
Surabaya, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melantik sebanyak 78 pejabat dalam upaya percepatan kinerja birokrasi sekaligus penguatan organisasi. Dari total tersebut, terdiri atas 7 pejabat eselon II (JPT Pratama) serta 71 pejabat eselon III dan IV.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan rotasi jabatan ini merupakan bagian dari strategi organisasi, bukan sekadar penyegaran. Langkah ini juga dilakukan untuk mengantisipasi sejumlah pejabat yang memasuki masa purna tugas sekaligus menyiapkan regenerasi kepemimpinan.
“Rotasi ini bagian dari kebutuhan organisasi dan percepatan kinerja. Kami pastikan setiap jabatan diisi oleh orang yang tepat sesuai kompetensinya,” ujar Eri.
Ia menekankan pentingnya penempatan pejabat berbasis kompetensi dan target kinerja. Menurutnya, birokrasi Pemkot Surabaya dituntut bergerak cepat dan tepat dalam mengeksekusi program prioritas.
“Loyalitas hanya satu, kepada masyarakat Surabaya, bukan kepada wali kota, wakil wali kota, atau sekda,” tegasnya.
Eri juga menggarisbawahi bahwa seluruh kebijakan harus berdampak langsung pada masyarakat, terutama di tingkat Rukun Warga (RW). Ia meminta tidak ada lagi persoalan mendasar yang terabaikan, seperti kemiskinan, stunting, hingga akses pendidikan.
“Tidak boleh ada warga miskin yang tidak tertangani, tidak boleh ada stunting tanpa intervensi,” katanya.
Dalam pengisian jabatan, Pemkot Surabaya masih menempatkan sejumlah posisi sebagai pelaksana tugas (Plt) sembari menunggu evaluasi kinerja sebelum dilakukan lelang jabatan.
Eri menegaskan, evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala setiap bulan. Pejabat yang tidak menunjukkan hasil dalam waktu tiga bulan akan diganti. “Sekarang tidak ada lagi ruang untuk kerja tanpa output dan outcome. Semua harus terukur,” katanya.
Mulai 7 April 2026, seluruh jajaran diminta mengoptimalkan program prioritas, mulai dari penguatan Kampung Pancasila, penataan pedestrian bebas parkir liar, penerapan parkir non-tunai, hingga peningkatan standar pengelolaan tempat pembuangan sampah (TPS). Seluruh program tersebut harus didukung sistem satu data yang akurat.
“Camat dan lurah harus bergerak cepat dengan target penyelesaian dalam satu minggu,” tegas Eri.
Adapun tujuh pejabat eselon II yang dilantik di antaranya, Eddy Christijanto sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Antiek Sugiharti sebagai Kepala Dinas Sosial, Nanik Sukristina sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
Kemudian, dr Billy Daniel Messakh sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Dedik Irianto sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Maria Theresia Ekawati Rahayu sebagai Kepala Bappeda dan Irvan Wahyudrajad sebagai Kepala Disdukcapil.
