PR MBG-KDMP Terkuak, Kemendagri Siapkan Perbaikan

Surabaya, IDN Times - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui dua program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), masih menghadapi berbagai persoalan di daerah dan kini menjadi fokus evaluasi pemerintah.

Evaluasi itu dilakukan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri melalui forum penjaringan masukan dari pemerintah daerah yang digelar di Surabaya, Kamis (18/6/2026). Jawa Timur (Jatim) menjadi daerah keempat yang dikunjungi setelah Kendari, Surakarta, dan Banjarbaru.

Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo mengatakan, berbagai persoalan implementasi MBG dan KDMP muncul hampir di setiap daerah. Masukan tersebut akan dihimpun untuk menjadi dasar penyempurnaan kebijakan bersama pemerintah pusat dan DPR RI.

"Dua program itu memang menjadi salah satu yang kami evaluasi. Banyak masukan yang kami terima dari daerah terkait pelaksanaannya," ujarnya.

Menurut Yusharto, pada program MBG, persoalan yang paling banyak disorot adalah belum beroperasinya seluruh dapur umum serta penerapan standar nasional yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Pemerintah, kata dia, kini sedang menghitung kembali kebutuhan ideal setiap dapur berdasarkan jumlah penerima manfaat dan karakteristik wilayah. Skema yang diterapkan ke depan tidak harus seragam.

"Tidak semua dapur harus melayani 3.000 penerima manfaat. Ada daerah yang kondisinya memang tidak membutuhkan jumlah sebesar itu. Begitu juga dengan pembiayaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan riil," terangnya.

Sementara untuk KDMP, Yusharto menyebut persoalan yang muncul hampir seragam di berbagai daerah. Seluruh masukan akan dikaji untuk memetakan hambatan pelaksanaan sebelum pemerintah menentukan langkah perbaikan.

"Masukan mengenai Koperasi Merah Putih cukup banyak kami terima sejak batch sebelumnya. Semua akan kami himpun untuk melihat problematika pelaksanaan 10 Program Direktif Presiden secara menyeluruh," ungkapnya.

Forum tersebut merupakan bagian dari kajian terhadap 10 Program Direktif Presiden Prabowo, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, MBG, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan tiga juta rumah, swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, hingga hilirisasi dan ekonomi kerakyatan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Adhy Karyono, mengungkapkan, Jatim turut menyampaikan sejumlah persoalan riil yang dihadapi dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat.

Untuk KDMP, misalnya, sejumlah desa masih terkendala penyediaan lahan sehingga koperasi belum dapat bergerak optimal. Sedangkan pada program MBG, pemerintah daerah masih berupaya memastikan pelaksanaannya sesuai standar sekaligus proporsional dengan kondisi di lapangan.

"Terkait KDMP, persoalannya tidak bisa bergerak karena kebutuhan tanah. Demikian juga MBG, pelaksanaannya masih terus kami lakukan perbaikan agar sesuai standar," katanya.

Adhy menegaskan, Pemprov Jatim tetap mendukung seluruh program prioritas Presiden. Namun, berbagai kendala yang ditemukan di lapangan perlu disampaikan kepada pemerintah pusat agar kebijakan dapat disempurnakan.

"Program-program ini bagus dan kami mendukung penuh. Tetapi kalau memang ada yang harus diperbaiki, tentu harus kami sampaikan agar pelaksanaannya semakin efektif," pungkasnya.