Rp3 M Digelontorkan, Surabaya Bangun 25 Balai RW, 100 Lokasi Antre
- Pemkot Surabaya mengalokasikan Rp3 miliar untuk membangun dan merenovasi 25 Balai RW sepanjang 2026 sebagai pusat aktivitas warga di berbagai wilayah kota.
- Masih ada lebih dari 100 RW yang belum memiliki balai, sehingga pembangunan dilakukan bertahap menyesuaikan kemampuan fiskal daerah dan akan dilanjutkan pada anggaran 2027.
- DPRKPP menangani pembangunan baru sekaligus membantu rehabilitasi karena keterbatasan dana kelurahan, dengan prioritas berdasarkan urgensi dan kondisi bangunan di lapangan.
Surabaya, IDN Times – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar untuk membangun dan merenovasi 25 Balai RW sepanjang 2026. Meski demikian, masih ada lebih dari 100 RW yang belum memiliki balai sendiri sehingga penyelesaiannya akan dilakukan secara bertahap hingga tahun depan.
Kepala Bidang (Kabid) Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPRKPP) Surabaya, Harindrayana mengatakan, pembangunan Balai RW menjadi salah satu prioritas pemerintah kota sebagai pusat aktivitas warga. Namun, keterbatasan anggaran membuat seluruh kebutuhan belum bisa dipenuhi sekaligus.
"Masih ada sekitar 100 lebih lokasi yang belum memiliki Balai RW. Tahun ini target kami sekitar 25 Balai RW, ada yang dibangun baru dan ada yang direhabilitasi," ujarnya, Kamis (18/6/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan gedung baru menjadi kewenangan DPRKPP, sedangkan rehabilitasi sebenarnya menjadi tanggung jawab kelurahan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dakel). Namun karena keterbatasan anggaran di tingkat kelurahan, DPRKPP turut membantu perbaikan sejumlah Balai RW yang kondisinya sudah mendesak.
"Kalau memang ada permintaan bantuan rehabilitasi dan anggarannya tidak mencukupi di kelurahan, kami ikut membantu," katanya.
Harindrayana menyebut seluruh proyek tahun ini masih dalam tahap pengerjaan. Karena nilai setiap paket pekerjaan relatif kecil, sekitar bangunan berukuran 5x5 meter, pelaksanaannya menggunakan mekanisme penunjukan langsung (PL).
"Tahun ini anggarannya sekitar Rp3 miliar untuk 25 Balai RW. Semua sedang berproses," ucapnya.
Menurutnya, pembangunan dilakukan bertahap menyesuaikan kemampuan fiskal daerah. Lokasi yang belum terakomodasi pada 2026 akan diusulkan kembali dalam anggaran 2027.
"Kalau tahun ini kemampuan anggaran hanya segitu, sisanya akan kami lanjutkan tahun depan," jelas Harindrayana.
Sepanjang 2026, DPRKPP telah menerima sekitar 100 usulan pembangunan maupun rehabilitasi Balai RW melalui berbagai jalur, termasuk musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Seluruh usulan akan diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi dan kemampuan anggaran daerah.
Meski masih terdapat RW yang belum memiliki balai, Harindrayana memastikan mayoritas wilayah di Surabaya sebenarnya telah memiliki Balai RW. Sebagian besar kebutuhan saat ini lebih banyak berupa rehabilitasi bangunan yang mengalami kerusakan.
"Kalau secara keseluruhan, yang belum punya Balai RW sekitar 30 persen. Selebihnya sudah ada, tinggal dilakukan perbaikan sesuai kondisinya," pungkasnya.
