B50 Bisa Hemat Rp157 Triliun per Tahun, Kamu Tahu Dampaknya?
- Pemerintah akan menerapkan mandatori biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 untuk mengurangi impor solar, menghemat devisa hingga Rp157 triliun per tahun, dan menekan emisi gas rumah kaca.
- Ekonom Unesa menilai kebijakan B50 dapat memperbaiki neraca perdagangan, memperkuat nilai tukar rupiah, serta menciptakan jutaan lapangan kerja jika kesiapan bahan baku dan infrastruktur terpenuhi.
- B50 juga diprediksi mendorong investasi industri sawit dan menjadikan Indonesia pemimpin penggunaan biodiesel global, dengan catatan peningkatan produksi dilakukan tanpa ekspansi lahan baru.
Surabaya, IDN Times – Kebijakan pemerintah mewajibkan penggunaan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 dinilai menjadi langkah besar menuju kemandirian energi nasional. Selain ditargetkan menghentikan impor solar, program ini juga diproyeksikan menghemat devisa negara hingga Rp157 triliun serta menekan emisi gas rumah kaca.
Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono mengatakan, mandatori B50 merupakan strategi yang tepat untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil impor. Menurutnya, semakin kecil kebutuhan impor solar, semakin besar pula peluang memperbaiki neraca perdagangan nasional.
"Kalau memang kebutuhan impor solar bisa ditekan, tentu akan berdampak positif terhadap neraca perdagangan. Dalam jangka panjang hal itu juga berpotensi mendukung penguatan nilai tukar rupiah," ujarnya, Kamis (18/6/2026).
B50 merupakan bahan bakar yang terdiri atas campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dan 50 persen solar. Kebijakan ini menjadi kelanjutan program biodiesel yang dimulai dari B20 pada 2016, meningkat menjadi B30 pada 2020, kemudian B35 pada 2023, hingga akhirnya diterapkan B50 secara nasional mulai Juli 2026 setelah melalui berbagai uji coba.
Pemerintah memperkirakan implementasi B50 mampu menghemat devisa hingga Rp157,28 triliun setiap tahun. Selain itu, kebijakan tersebut diproyeksikan menyerap lebih dari 2,2 juta tenaga kerja dan menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton CO2 pada 2026.
Menurut Hendry, target tersebut realistis selama pemerintah telah menghitung secara matang ketersediaan bahan baku, kapasitas produksi biodiesel nasional, hingga kesiapan infrastruktur distribusinya. "Kalau seluruh aspek tersebut sudah dihitung, saya kira target menghentikan impor solar bisa dicapai. Ini bisa menjadi salah satu proyek penting menuju ketahanan energi nasional," katanya.
Ia menjelaskan, manfaat B50 tidak hanya dirasakan sektor energi. Meningkatnya kebutuhan biodiesel diperkirakan akan mendorong investasi baru, meningkatkan kapasitas industri pengolahan sawit, hingga menciptakan efek berganda terhadap perekonomian nasional.
Bahkan, Indonesia dinilai berpeluang menjadi salah satu negara dengan pemanfaatan biodiesel tertinggi. Saat ini Malaysia masih menerapkan campuran biodiesel sekitar B10 hingga B20, Thailand berada di kisaran B20, sementara sebagian besar negara Eropa menggunakan campuran sekitar 7 hingga 10 persen.
Meski demikian, Hendry mengingatkan keberhasilan program B50 tidak boleh mengorbankan aspek lingkungan. Peningkatan kebutuhan bahan baku sawit, menurutnya, harus dipenuhi melalui peningkatan produktivitas kebun yang sudah ada, bukan dengan membuka lahan baru secara besar-besaran.
"Peningkatan produksi sebaiknya dilakukan lewat teknologi dan produktivitas, bukan ekspansi lahan yang justru berpotensi memicu deforestasi dan meningkatkan utang karbon," tegasnya.
