Bawa 16 Tuntutan, Mahasiswa Besok Aksi di Depan Grahadi

- Mahasiswa Universitas Airlangga akan menggelar aksi di depan Gedung Grahadi, Surabaya pada 17 Juni 2026 dengan membawa 16 tuntutan terhadap kebijakan pemerintah.
- Dua fokus utama aksi adalah menolak program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, serta menuntut pencabutan Undang-undang Polri dan TNI.
- Aksi ini bertujuan mengedukasi masyarakat Jawa Timur tentang kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia tanpa menargetkan pertemuan dengan pejabat pemerintah.
Surabaya, IDN Times - Mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) akan menggelar aksi di Depan Gedung Grahadi, Surabaya, Rabu (17/6/2026). Dalam aksi tersebut mereka akan membawa 16 tuntutan, mulai dari menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga menuntut pencabutan Undang-undang Polri dan TNI.
Presiden BEM Unair, M Rizqi Senja Virawan mengatakan aksi direncanakan akan digelar mulai pukul 14.00 WIB. Massa dari Aliansi Mahasiswa Unair diperkirakan mencapai 400-500 orang.
"Insyaallah nanti ada 400 sampai 500 yang akan datang dari teman-teman Unair. Cuma nanti barangkali ada kampus lain yang akan bergabung juga, kami sangat terbuka," ujarnya, Selasa (16/6/2026).
Rizqi menyebut, sebelum melakukan aksi, Aliansi Mahasiswa Unair telah melakukan kajian. Hasilnya, mereka merumuskan 16 tuntutan. Ada dua yang menjadi fokus utama, yakni pertama soal menuntut penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), kedua meminta pemerintah mencabut Undang-undang Polri dan Undang-undang TNI.
"Tuntutan utamanya itu adalah hentikan program Makan Bergizi Gratis sama Koperasi Desa Merah Putih. Lalu ada cabut Undang-undang Polri dan Undang-undang TNI. Itu yang menjadi tuntutan paling utama," ungkapnya.
Di samping itu Rizqi menyebut, dalam aksi besok pihaknya tidak bertujuan untuk ditemui pejabat. Melainkan, tujuan aksi adalah memberi edukasi masyarakat Jawa Timur agar peduli terhadap kondisi sosial, ekonomi dan politik yang terjadi di Indonesia saat ini.
"Kami mengincar bahwasanya nanti masyarakat Surabaya akan tahu dan akan lebih sadar bahwasanya negara hari ini itu sedang tidak baik-baik saja, dan nanti akan berimbas kepada masyarakat kecil," ungkap dia.
Gedung Grahadi dipilih sebagai titik aksi lantaran, area tersebut banyak dilalui masyarakat. Sehingga, tujuan aksi mereka mengedukasi lebih bisa dirasakan masyarakat luas.
"Kalau untuk Grahadi sendiri, sebetulnya kami menyasar untuk lebih mengedukasi bahwa negara sedang tidak baik-baik saja. Jadi kami memang tidak mengincar bahwa nanti akan ada pejabat yang turun untuk menandatangani apapun itu di Grahadi," sebutnya.
Adapun 16 poin tuntutan lengkap BEM Unair adalah sebagai berikut:
1. Menuntut penguatan integritas dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat.
3. Menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.
4. Menghentikan budaya antikritik dan menjamin kebebasan berekspresi dalam kehidupan demokrasi.
5. Mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan pejabat pemerintahan.
6. Mengusut tuntas kasus penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
7. Menghentikan proyek-proyek ekstraktif yang merusak ruang hidup masyarakat serta memulihkan ekosistem yang telah mengalami kerusakan.
8. Menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
9. Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
10. Membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.
11. Mengembalikan independensi Bank Indonesia dengan mengutamakan kompetensi dan keahlian moneter dalam struktur kepemimpinannya.
12. Menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil.
13. Menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan.
14. Menuntut pemerataan akses dan fasilitas kesehatan serta pendidikan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
15. Menghentikan praktik eksploitasi buruh serta segala bentuk diskriminasi gender di dunia kerja.
16. Menghentikan segala bentuk represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi
















