Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Realisasi Bus Trans Jatim Malang Raya II Terancam Molor Gegara Ini!
Audiensi Dishub Jatim dengan perwakilan sopir. Dok. Dishub Jatim.
  • Peluncuran Bus Trans Jatim Malang Raya Koridor II yang ditargetkan Oktober 2026 terancam mundur karena penolakan sopir angkot terhadap rute Talangagung–Hamid Rusdi.
  • Dishub Jatim akan menggelar rapat lanjutan dengan kelompok pro dan kontra, akademisi, YLKI, DPRD, serta komunitas transportasi untuk membahas dampak sosial dan skema operasi.
  • Pemerintah menawarkan integrasi angkot, termasuk pekerjaan bagi sopir, pembatasan halte, dan rute tol; namun belum ada kesepakatan untuk koridor berbekal 15 bus tersebut.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Surabaya, IDN Times - Rencana peluncuran Bus Trans Jatim Malang Raya Koridor II pada Oktober 2026 terancam mundur. Penyebabnya, penolakan dari sejumlah sopir angkutan kota (angkot) yang masih menolak operasional koridor baru tersebut.

Puluhan perwakilan sopir angkot yang tergabung dalam ASAM, ADRON, dan Serikat Sopir Indonesia (SSI) Kabupaten Malang mendatangi Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur (Jatim), Rabu (29/7/2026). Mereka meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pengoperasian Koridor II yang akan melayani rute Terminal Talangagung–Hamid Rusdi.

Kepala Seksi (Kasi)Sarana Angkutan Jalan Dishub Jatim, Cito Eko Yuly Saputro, mengatakan pemerintah menerima seluruh aspirasi yang disampaikan para sopir. Namun, keputusan tidak akan diambil hanya berdasarkan kelompok yang menolak.

"Kami menerima masukan tersebut. Nanti akan ada rapat lanjutan, tapi bukan hanya yang kontra, melainkan juga yang pro. Ada banyak aliansi yang mendukung, akademisi, YLKI, DPRD, hingga komunitas transportasi yang akan kami undang," ujarnya usai audiensi.

Menurut Cito, aspek sosial menjadi perhatian utama karena rute Trans Jatim Koridor II bersinggungan dengan trayek angkot yang selama ini beroperasi, terutama jalur Terminal Arjosari menuju Terminal Hamid Rusdi.

Meski begitu, ia menegaskan kehadiran Trans Jatim bukan untuk menggusur angkot, melainkan mengintegrasikan layanan transportasi umum yang sudah ada.

"Trans Jatim ini bukan menggusur, tapi merangkul. Sopir angkot kami tawarkan menjadi pengemudi Trans Jatim dengan gaji tetap lebih dari Rp4 juta per bulan. Ada juga peluang menjadi petugas pencuci bus dan pekerjaan lainnya," katanya.

Dishub juga menyiapkan skema lain, seperti membatasi titik halte hingga mengubah rute menggunakan jalan tol agar tidak terlalu banyak beririsan dengan trayek angkot. Namun, berbagai opsi tersebut masih belum mendapat persetujuan dari kelompok sopir yang hadir dalam audiensi.

"Kalau lewat bawah ditolak, kami tawarkan lewat tol dari Arjosari menuju Pakis lalu ke Hamid Rusdi. Tapi mereka juga masih keberatan. Karena itu kami akan terus mencari skema terbaik," katanya.

Akibat belum tercapainya kesepakatan, target operasional Koridor II pada Oktober 2026 berpotensi bergeser. "Rencananya memang Oktober. Tetapi karena masih banyak kendala, bisa saja bergeser ke bulan berikutnya. Intinya, dampak sosialnya harus benar-benar selesai dulu," ucap Cito.

Dishub memastikan pembahasan akan terus dilanjutkan agar pengembangan transportasi massal tetap berjalan tanpa menimbulkan gejolak di kalangan sopir angkot.

Sebelumnya, Pemprov Jatim menargetkan Koridor II Trans Jatim Malang Raya menjadi hadiah Hari Jadi Provinsi Jawa Timur pada Oktober 2026. Koridor baru tersebut akan melayani rute Talangagung–Gondanglegi–Turen–Hamid Rusdi dengan dukungan 15 armada bus dan diharapkan memperluas konektivitas transportasi publik hingga wilayah Malang Selatan.

Curated For You

Editorial Team

Related Article