Pelonggaran di Tengah Pandemik Belum Dongkrak Okupansi Hotel di Jatim
Surabaya, IDN Times - Pemerintah mulai melakukan pelonggaran aturan COVID-19 di Indonesia. Seperti tidak mewajibkan pelaku perjalanan domestik untuk tes swab antigen/ PCR bagi yang sudah vaksinasi COVID-19 lengkap dan membuka pintu penerbangan internasional di Bandara Juanda.
Namun, sejumlah pelonggaran ini ternyata belum berdampak signifikan terhadap industri pariwisata utamanya bidang perhotelan. Pihak hotel masih mengeluhkan okupansi yang tak kunjung pulih seperti sedia kala sebelum dihantam badai pandemik COVID-19.
1. Okupansi hotel belum sentuh 50 persen
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur (Jatim), Dwi Cahyono mengungkap bahwa rata-rata okupansi hotel di Jatim mulai naik. Akan tetapi, kenaikannya masih merangkak. Sebab, sejak awal tahun tidak menyentuh 50 persen.
"Awal tahun (Januari) sampai Februari kisaran 35 - 40 persen," ujarnya saat dihubungi IDN Times, Kamis (17/3/2022).
2. PPLN belum maksimal
Dwi mengakui kenaikan ini dampak dari kebijakan pelonggaran yang diputuskan pemerintah. Namun, pihaknya menyayangkan mengenai Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) via Bandara Juanda yang belum maksimal. Pasalnya, hanya dimanfaatkan jemaah umrah saja.
"Ada dampaknya (pelonggaran ini). Tapi untuk PPLN masih belum dibuka, masih umrah saja. Yang dibuka (PPLN) masih Bali," kata dia.
3. Berharap pemerintah tingkatkan promosi wisata
Lebih lanjut, Dwi berharap pemerintah segera merealisasikan pelonggaran tersebut. Ditambah lagi, pemerintah diminta untuk terus melakukan promosi pariwisata di Indonesia khususnya Jatim. Sehingga hotel-hotel dapat kembali bergeliat untuk menjadi transit para wisatawan.
"Harapannya pemerintah harus sudah mulai melakukan promo baik wisman atau wisnus sekaligus travel koridor untuk jemput bola," pungkas dia.
