Biar Anak Gak 'Kena Mental' di Internet, Jatim Gelar Edukasi Digital

Kegiatan edukasi dan deklarasi serentak ini diikuti tak kurang dari 34 ribu peserta dari berbagai elemen masyarakat di Jawa Timur. Mulai dari pelajar, organisasi kemasyarakatan, organisasi wanita, organisasi profesi, akademisi, pemuka agama, hingga tokoh masyarakat.

Pelaksanaannya digelar secara online oleh Dinas Kominfo Provinsi Jatim, serta digelarkan secara offline, online, maupun hybrid oleh 38 Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dengan menghadirkan narasumber berkompeten dari masing-masing daerah.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI, Meutya Hafid, menyambut positif inisiatif ini dan mengapresiasi Pemprov Jatim beserta 38 pemerintah kabupaten/kota atas komitmen mereka melalui program Perisai Anak.

"Dari Jawa Timur kita perkuat langkah bersama untuk melindungi anak-anak Indonesia. Mari kita wujudkan komitmen 'Tumbuh Aman di Ruang Digital' agar setiap anak dapat bermain, belajar, dan meraih masa depannya dengan aman," ujar Meutya dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times, (Jumat 23/10/2026).

Meutya menegaskan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang PP TUNAS, pemerintah mewajibkan platform digital menerapkan prinsip safety by design demi keamanan anak.

"Pemerintah berkomitmen memperkuat pelindungan anak di ruang digital dengan menegaskan tanggung jawab platform digital melalui penyediaan layanan yang aman sejak dirancang (safety by design). Perisai Anak diharapkan menjadi gerakan berkelanjutan dalam mewujudkan ruang digital yang aman bagi anak," tegasnya.

Prosesi pembacaan deklarasi serentak dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Dedi Irwansa. Deklarasi ini menjadi pilar utama koordinasi lintas sektor dalam merespons ancaman kejahatan digital terhadap anak.

"Kami, seluruh pemangku kepentingan pelindungan anak di ruang digital berkomitmen mendukung penyelenggaraan ekosistem pelindungan anak yang protektif, tertib, responsif, inklusif, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui pencegahan dan penanganan penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap anak, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," tutur Dedi.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, berharap deklarasi ini tak berhenti di seremonial belaka, melainkan berubah menjadi komitmen nyata yang dipraktikkan oleh seluruh elemen masyarakat.

"Kami mengajak seluruh peserta untuk menyimak dan meneguhkannya dalam hati sekaligus berjanji bahwa kita akan mengambil bagian dari perlindungan anak di ruang digital. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan berkah, barokah dan sebesar-besarnya manfaat serta kemudahan, sehingga kita bisa sama-sama melakukan perlindungan anak di ruang digital," ucap Sherlita.

Sherlita menambahkan, Pemprov Jatim ingin memastikan anak-anak di Jatim dapat tetap aman saat belajar, bermain, dan berkreasi di dunia maya.

Sesi edukasi publik diisi oleh tiga narasumber yang membedah pelindungan anak dari berbagai perspektif:

Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdigi RI, Nancy Laura Sitinjak dalam deklarasi itu menekankan pentingnya peran orang tua dan memaparkan payung hukum yang disiapkan pemerintah untuk membendung risiko digital. Kemudian Asisten Deputi KemenPPPA, Muhammad Ihsan menggarisbawahi pentingnya penguatan fungsi keluarga dan dorongan agar anak paham literasi data pribadi, mengenali potensi bahaya, serta berani melapor jika mengalami perundungan atau situasi tak aman.

Pemateri dari Child Protection Specialist UNICEF Indonesia, Ignatius Setiawan Cahyo Nugroho menjelaskan pentingnya adaptasi kebijakan berbasis lokal termasuk menghadapi ancaman perkembangan Kecerdasan Buatan (AI). Ia menegaskan UNICEF mendukung penuh regulasi nasional seperti Perpres No. 87 Tahun 2025, PP TUNAS, hingga inovasi program Perisai Anak yang digagas Kominfo Jatim.