Berbaju Hitam, Massa Angkat 3 Jari Desak Prabowo-Gibran Mundur
Ratusan anggota Aliansi Surabaya Sadar berunjuk rasa damai di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, mengenakan pakaian hitam dan mengangkat tiga jari.
Massa mendesak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mundur, sambil mengkritik penanganan karhutla, kelangkaan BBM, supremasi sipil, dan penegakan hukum.
Aliansi menyampaikan 16 tuntutan, termasuk penguatan kebebasan pers, perlindungan kelompok rentan, reforma agraria, revisi UU Peradilan Militer, serta hak angket DPR RI.
Surabaya, IDN Times - Massa yang tergabung dalam Aliansi Surabaya Sadar menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (22/10/2026). Mengenakan pakaian serba hitam dan menanggalkan almamater kampus, para demonstran menyuarakan kekecewaan terhadap dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi yang melibatkan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil itu menyoroti sejumlah persoalan nasional, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), hingga supremasi sipil dan penegakan hukum. Salah satu tuntutan paling keras yang disuarakan massa adalah mendesak Prabowo-Gibran mundur dari jabatan presiden dan wakil presiden.
Massa bergerak dari kawasan Monumen Bambu Runcing menuju Patung Gubernur Suryo, tepat di depan Gedung Negara Grahadi. Setibanya di lokasi, para demonstran bergantian menyampaikan orasi dan membacakan tuntutan. Aksi berlangsung damai.
Suasana aksi semakin mencolok ketika seorang demonstran naik ke Patung Gubernur Suryo. Beberapa peserta lainnya kemudian membantu menyerahkan selembar kain putih bertuliskan tuntutan untuk dipasang pada patung tersebut. Kemudian massa aksi kompak mengangkat tiga jari.
Dalam orasinya, massa mendesak pemerintah memprioritaskan penanganan karhutla dan bencana lainnya, sekaligus mengakhiri kelangkaan BBM. Mereka juga menyerukan penguatan supremasi sipil dan meminta pemerintah menghentikan peran militer dalam ranah sipil.
Tuntutan lain menyasar berbagai persoalan yang dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah dan lembaga negara. Di antaranya pemerataan infrastruktur, kenaikan gaji tenaga pendidik, perlindungan kebebasan pers, penghentian kriminalisasi terhadap kelompok marginal dan rentan, serta jaminan keamanan dan penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual.
Aliansi Surabaya Sadar juga mendesak DPR RI menggunakan hak angket terhadap program kerja yang dinilai tidak tepat sasaran. Massa menuntut kepastian sistem kerja yang layak, penghapusan kebijakan upah murah, serta revisi Undang-Undang Peradilan Militer.
Di bidang lingkungan, demonstran menyerukan agar penjahat lingkungan ditangkap dan diadili. Mereka juga menolak efisiensi anggaran penanggulangan bencana alam. Sementara dalam isu pertanahan, massa meminta konflik agraria di Jawa Timur dituntaskan melalui pelaksanaan reforma agraria yang mereka sebut sebagai reforma agraria sejati.
Secara keseluruhan, massa menyampaikan 16 tuntutan turunan terkait supremasi sipil, kebebasan warga menggunakan ruang publik, penghapusan impunitas organisasi masyarakat paramiliter, hingga pencabutan undang-undang yang mengatur TNI dan Polri.
Aliansi Surabaya Sadar menyampaikan desakan agar pemerintah dan lembaga negara menindaklanjuti berbagai persoalan yang mereka suarakan. Tuntutan itu menjadi bagian dari kritik massa terhadap arah kebijakan pemerintah setelah dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran.
