BEM UNAIR Soroti Undangan Kapolda, Polda Jatim Bantah Ada Pemaksaan
BEM UNAIR menyebut Ketua BEM M. Rizqi Senja Virawan merasa tertekan menghadiri silaturahmi Kapolda Jatim usai diperiksa terkait dugaan ajakan aksi kerusuhan.
Menurut BEM, Rizqi dijemput 19 Oktober 2026, alat komunikasinya diamankan selama pemeriksaan sekitar 1 x 24 jam, lalu menerima undangan saat dibebaskan.
Polda Jatim membantah ada pemaksaan, menyatakan undangan dikirim via WhatsApp dan forum berlangsung terbuka untuk dialog, aspirasi, serta kritik mahasiswa.
Surabaya, IDN Times – Polemik pemeriksaan Ketua BEM Universitas Airlangga (UNAIR), M. Rizqi Senja Virawan, berlanjut setelah ia menghadiri kegiatan silaturahmi bersama Kapolda Jawa Timur (Jatim). BEM UNAIR menyebut Rizqi merasa tertekan untuk hadir setelah menjalani pemeriksaan polisi, sedangkan Polda Jatim menegaskan tidak ada pemaksaan dalam undangan tersebut.
Dalam siaran pers pada 21 Oktober 2026, BEM UNAIR memaparkan Rizqi dijemput dari kediamannya pada 19 Oktober 2026 sekitar pukul 07.00 WIB. Berdasarkan informasi yang diterima BEM, penjemputan itu berkaitan dengan dugaan ajakan aksi kerusuhan.
BEM juga menyebut alat komunikasi Rizqi turut diamankan selama pemeriksaan sehingga ia tidak dapat menghubungi keluarga dan orang-orang terdekatnya. Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 1 x 24 jam, Rizqi disebut dibebaskan pada pagi hari, 20 Oktober 2026.
Menurut BEM UNAIR, saat dibebaskan, Rizqi menerima undangan menghadiri silaturahmi BEM se-Jawa Timur bersama Kapolda Jatim pada hari yang sama. Ia kemudian hadir sekitar pukul 13.30 WIB.
BEM menilai kondisi Rizqi yang disebut belum sepenuhnya pulih setelah pemeriksaan membuat undangan tersebut menimbulkan kekhawatiran. Rizqi, menurut keterangan BEM, merasa perlu mempertimbangkan kehadirannya karena khawatir ketidakhadiran dapat memicu persoalan lanjutan.
Dalam pernyataan sikapnya, BEM UNAIR menegaskan komunikasi antara mahasiswa dan kepolisian tetap diperlukan dalam kehidupan demokrasi. Namun, mereka meminta dialog antarlembaga berlangsung dengan prinsip kesetaraan, keterbukaan, serta penghormatan terhadap kebebasan berpendapat dan independensi organisasi mahasiswa.
BEM UNAIR juga menyampaikan keprihatinan atas situasi yang dialami Rizqi, terutama terkait akses komunikasi dan rasa aman setelah menjalani pemeriksaan. Mereka mendorong agar proses penegakan hukum tetap mengedepankan profesionalitas, transparansi, dan penghormatan terhadap hak warga negara.
Menanggapi polemik tersebut, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan internal. Ia menyatakan undangan silaturahmi Kapolda Jatim bersama perwakilan BEM telah dikirimkan melalui WhatsApp kepada Presiden BEM UNAIR dan diterima oleh yang bersangkutan.
“Berdasarkan hasil pengecekan yang kami lakukan, tidak ditemukan adanya bentuk pemaksaan dari Polda Jatim kepada yang bersangkutan untuk menghadiri kegiatan tersebut,” ujarnya kepada IDN Times.
Perwira dengan tiga melati emas ini menjelaskan, kegiatan silaturahmi berlangsung dalam suasana aman, terbuka, dan kondusif. Dalam forum tersebut, Kapolda Jatim juga membuka ruang dialog bagi mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaan, aspirasi, masukan, maupun kritik secara langsung.
Menurut Jules, kegiatan itu bertujuan membangun komunikasi terbuka antara kepolisian dan mahasiswa, bukan membatasi independensi ataupun sikap kritis organisasi mahasiswa.
Meski membantah adanya pemaksaan, Polda Jatim menyatakan tetap menghormati pandangan yang disampaikan Presiden BEM UNAIR. Jules juga membuka ruang komunikasi apabila terdapat hal berbeda yang dirasakan terkait proses komunikasi sebelum kegiatan berlangsung.
“Apabila terdapat hal yang dirasakan berbeda terkait proses komunikasi sebelum kegiatan, tentunya kami terbuka untuk mengklarifikasi dan mengomunikasikannya secara baik,” pungkasnya.
