Muhadjir Effendy Sebut Indonesia Masuki Fase Krisis

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, ini pun menyampaikan jika pemerintah saat ini tengah melakukan proses transformasi ekonomi yang radikal. Menurutnya, pemerintah tengah mengarahkan Indonesia menuju sistem ekonomi konstitusi sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

"Jadi Presiden Prabowo ini sedang berupaya untuk melakukan lompatan besar menuju ke ekonomi yang sesuai dengan rel konstitusi. Tentu saja untuk menuju ke sana, itu pasti ada anomali, dan ada krisis. Jadi ini sebetulnya kita memasuki fase krisis. Kenapa dolar naik, kenapa nilai rupiah anjlok, kenapa saham-saham juga bermasalah, itu sebetulnya karena kita sedang berada dalam masa krisis," terangnya usai melaksanakan Ground Breaking Pabrik Infus PT Suryavena di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang pada Kamis (11/6/2026).

Oleh karena itu, menurutnya saat ini kesabaran masyarakat Indonesia tengah diuji. Kesabaran ini menurutnya adalah syarat mutlak hingga terjadi New Normal pada perekonomian Indonesia. "Apa itu new normal ekonomi kita? Yaitu ekonomi konstitusi, ekonomi yang berlandaskan kepada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, kesabaran sekarang ini menjadi tawaran mutlak adalah kesabaran masyarakat untuk berada dalam kondisi yang sedang tidak nyaman ini," lanjutnya.

Muhadjir juga berkeyakinan jika selama fase krisis ini, tidak akan terjadi pergolakan seperti saat krisis tahun 1998. Oleh karena itu, ia berharap krisis yang terjadi saat ini bisa segera berlalu, sehingga segera terbentuk new normal ekonomi Indonesia atau ekonomi berdasarkan konstitusi.

"Saya kira tidak lah (terjadi seperti 1998), dan kita berharap jangan sampai ya. Saya kira faktornya juga berbeda. Tadi itu, ini saya kira sebetulnya menuju ke normal baru," ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan jika ia percaya dengan para menteri yang mendampingi Prabowo Subianto saat ini. Ia berharap para pemangku kebijakan ini bisa segera bisa menstabilkan ekonomi Indonesia. Ia juga memberikan permintaan khusus agar para pejabat bisa membangun persepsi publik agar lebih baik.

"Tapi juga kita berharap para pemegang posisi yang punya otoritas ya harus rendah hati, untuk bahwa ini problem bersama dan selalu ada jalan keluar setiap ada problem. Jangan melampaui kemampuan sendiri yang akhirnya kita tidak mampu menyelesaikan," pungkasnya.