Mobil Mewah Pejabat Magetan Disorot, Aktvis: Rakyat Butuh Jalan, Bukan Showroom
- Forum Rumah Kita: Kejaksaan dinilai diam terkait pengadaan mobil mewah oleh Pemkab Magetan, bertentangan dengan Instruksi Presiden 1/2025 tentang Efisiensi Anggaran.
- LSM Antikorupsi: Pengadaan mobil mewah di tengah instruksi efisiensi dianggap "tidak elok" dan mempertanyakan nasib mobil dinas lama serta prioritas program kerja yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
- Rakyat menunggu prioritas nyata: Sorotan publik terhadap lambatnya pembangunan daerah, rendahnya serapan anggaran, dan maraknya kunjungan kerja yang tak membawa manfaat nyata.
Magetan, IDN Times – Ketika warga Magetan sibuk berburu diskon beras demi menghemat uang belanja, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan justru menambah koleksi mobil dinas mewah senilai lebih dari Rp2 miliar. Koleksi anyar tersebut meliputi Toyota Innova Zenix Hybrid 2000 CC untuk Bupati, serta Mitsubishi Pajero untuk Wakil Bupati, Kapolres, Dandim, dan Kejaksaan. Harga tiap unit berkisar Rp533–Rp536 juta, bahkan mobil Wakil Bupati disebut mencapai Rp600 juta.
Kepala Bagian Umum Setdakab Magetan, Dicong Maleleh, diberita sebelumnya menyebut pengadaan mobil itu sudah seizin Bupati. Bahkan, permintaan Kapolres soal warna putih langsung dipenuhi. Tak berhenti di situ, mobil baru untuk Bupati juga sudah diusulkan melalui Perubahan Anggaran (PAK) dengan jenis Hyundai. “Kalau rakyat harus nabung bertahun-tahun hanya untuk ganti motor, pejabat cukup tunggu rapat anggaran,” keluh seorang warga di media sosial.
1. Forum Rumah Kita: Kejaksaan kok diam?
Sorotan tajam datang dari Forum Rumah Keterbukaan Informasi dan Transparansi Anggaran (Forum Rumah Kita). Agus Pujiono, menilai pengadaan ini bertolak belakang dengan Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 tentang Efisiensi Anggaran. “Kejaksaan itu punya peran sebagai Jaksa Pengacara Negara. Mereka bisa kasih legal opinion atau legal advice untuk mencegah kebijakan yang bikin rakyat geleng-geleng kepala. Tapi kok nggak kedengaran suaranya?” sindir Agus, Selasa (19/8/2025).
Agus menambahkan, meski pengadaan mobil dinas sah secara hukum, namun ada dimensi “kejahatan moral” yang tak bisa diabaikan.
“APBD Magetan 2025 Rp1,98 triliun, PAD hanya Rp700 miliar. Semester I realisasi PAD baru Rp187 miliar, itu pun baru nutup 35–40% biaya operasional. Lalu uang rakyat yang susah payah dikumpulkan dipakai untuk kendaraan mewah. Rakyat butuh jalan mulus, malah dikasih pameran showroom,” tegasnya.
2. LSM Antikorupsi sebut langkah ini kurang elok di tengah efisiensi
Nada serupa datang dari pegiat antikorupsi, Beni Ardi direktur LSM Magetan Center Corruption Watch. Menurutnya, meski tidak melanggar aturan, pengadaan mobil mewah di tengah instruksi efisiensi justru terkesan “tidak elok”.
“Presiden Prabowo sudah memerintahkan efisiensi. APBD Magetan sendiri banyak dipangkas dengan alasan itu. Tapi kok untuk pengadaan mobil forkopimda justru lolos? Apalagi pemerintahan baru Magetan ini usianya belum genap setahun,” ujar Beni.
Ia juga mempertanyakan nasib mobil dinas lama. “Apa memang sudah tidak layak pakai? Kalau masih layak, untuk apa pengadaan baru? Yang seharusnya jadi prioritas adalah program kerja yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” tambahnya.
3. Rakyat menunggu prioritas nyata
Sorotan publik makin kencang karena bersamaan dengan lambatnya pembangunan daerah, rendahnya serapan anggaran, hingga maraknya kunjungan kerja yang dinilai tak membawa manfaat nyata.
Di satu sisi, pemerintah berdalih efisiensi. Di sisi lain, deretan mobil baru berjajar di garasi pejabat. Kini, masyarakat Magetan menunggu bukti, apakah uang rakyat benar-benar kembali pada mereka dalam bentuk pembangunan dan pelayanan, atau justru habis untuk memenuhi gaya hidup pejabat.
