Madiun, IDN Times - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun ikut memberi pendampingan hukum kepada pemkab setempat dalam menjalankan kegiatan yang dibiayai APBD. Upaya ini untuk mencegah penyalahgunaan anggaran yang bisa masuk ke ranah hukum pidana.
"Pendampingan yang kami berikan dalam hal pengadaan barang dan jasa. Ini sesuai dengan permohonan pemkab," kata Kepala Kejari Kabupaten Madiun Dzakiyul Fikri, Jumat (14/2).
Menurut dia, keterlibatan kejari mulai dari tahap pra, pelaksanaan, hingga pascakegiatan atau proyek yang dijalankan 'klien' yakni organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam hal ini, Kejari bertindak selaku pengacara negara.
Peran ini, ia melanjutkan, berbeda ketika Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) masih terbentuk. "Saat TP4D belum buyar, kami masuk (untuk pendampingan) saat kontrak (dengan rekanan) sudah berjalan. Tapi, sekarang sebelumnya (kontrak) ," ujar Fikri.
Pendampingan itu diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan anggaran lebih dini. Bahkan, apabila perencanaan kegiatan yang disusun oleh organisasi perangkat daerah terindikasi terjadi penyimpangan, maka Kejari segera memberi masukan.
"Tapi kalau masukan dari kami tidak dihiraukan, maka pendampingannya di-close dan berlanjut ke tahap selanjutnya," tambahnya.
Sementara itu Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, keterlibatan kejaksaan dalam pendampingan hukum diharapkan membantu OPD dalam menerapkan anggaran belanjanya. Terutama dalam pengadaan barang dan jasa.
"Insyaallah bisa lebih aman, jangan sampai masuk ranah hukum pidana," ujar dia ditemui usai pengarahan oleh pihak Kejari Madiun kepada OPD di lingkup pemkab setempat.