Surabaya, IDN Times - Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kunjungi Kota Surabaya, Senin (14/10). Bukan hendak melajukan Operasi Tangkap Yangan (OTT) atau penggeledahan, mereka hadir untuk mendengar upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam penyelamatan aset-asetnya.
Tim KPK hadir di Kota Surabaya dengan dipimpin oleh Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan. Mereka tiba di Balai Kota dan disambut oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Mereka tampak karib dan menanyakan kondisi kesehatan masing-masing.
"Sebetulnya kita sudah lama. Tiap kali ada persidangan di pengadilan selalu kami buat laporan keoada KPK minta bantuan untuk pengawasan, supervisi. Karena itu kemjdian KPK mungkin bosen ya saya bolak-balik begitu," tutur Risma.
Usai melakukan pertemuan tertutup dengan Risma, tim KPK memulai perjalanannya meninjau 4 aset Pemkot Surabaya yang kini terlibat sengketa dengan pihak lain. Aset-aset tersebut adalah tanah Jalan Pemuda 17 senilai Rp11 miliar, tanah dan bangunan SDN Kerabang I/288 senilai Rp13 miliar, tanah eks Taman Remaja Surabaya senilai Rp139 miliar, dan tanah di Jalan Pasar Turi senilai Rp76 miliar.
"Memang kita ada koordinasi rutin pengamaman terutama yang berat-berat seperti 4 itu dan banyak yang lain. Karena itu kita minta bantuan beliaunya dari KPK," sambung Risma.
Basaria mengatakan bahwa kunjungan mereka ke Surabaya merupakan bentuk sosialisasi mereka terhadap pembenahan aset bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Ia mengatakan timnya perlu turun langsung untuk melihat bagaimana kondisi sebenarnya dari aset-aset Pemkot Surabaya yang kini tengah terdendat tersebut.
"Seluruh pemerintah daerah, jadi pembenahan aset itu maksudnya, semua tanah-tanah misalnya supaya dibuat sertifikasi. Kita kerja sm dengan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional). Kemudian, langkah kedua apabila dalam prosesnya ada sengketa-sengketa kita akan carikan solusi yang terbaik," ucap Basaria.
Setelah melihat beberapa lokasi yang bersengketa, Basaria menilai polemik aset Pemkot Surabaya cukup rumit dan beragam. Jika menemui kesulitan, Basaria pun tak segan untuk membantu mereka.
"Ini kliatannya sangat banyak dan macam-macam permasalahannya. Kita cob bisa diselesaikan solusi yang terbaik ke semua pihak. Yang penting, intinya bagaimana seluruh aset Pemkot bisa terdatakan dan untuk tanah bisa disertifikasi. Itu yang paling utama tujuan kita," jelasnya.
Ia juga akan melakukan pengawalan terhadap jalannya proses hukum sengketa aset pemerintah daerah agar tidak ada suap menyuap yang terjadi sejak di tahap awal kepolisian hingga pengadilan.
"Jadi kita datangi kejaksaan tim kita datang ke kejaksaan dan polisi, datang juga ke pihak pertanahan," pungkasnya.