Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
IDN Ecosystem
IDN Signature Events
For
You

Kapolres Akan Tindak Tegas Sekolah Surabaya yang Wajibkan Beli Seragam

Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan. Dok. tribratanewspoldajatim.com

Surabaya, IDN Times - Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya mengawasi adanya potensi pungutan liar yang dilakukan oleh sekolah-sekolah dalam masa Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Hal ini dikarenakan adanya aduan warga yang tergolong dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

1. Polrestabes Surabaya turut awasi sekolah yang mewajibkan pembelian seragam

Ilustrasi sekolah tatap muka (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengawasi berkembangnya dugaan pungli yang ada di Kota Surabaya. Saat ini, pihaknya membuka pintu lebar-lebar bagi masyarakat yang ingin melaporkan temuan tersebut.

"Kami akan melakukan pemantauan dan monitoring tentang adanya oknum yang dduga mewajibkan MBR membayar sejumlah uang untuk pembelian seragam," ujar Yusep, Senin (6/9/2021).

2. Akan tindak tegas oknum jika terungkap

Kombes Pol Johnny Edisson Isir (kiri) akan mengemban tugas baru sebagai Wakapolda Sulawesi Utara dan Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan (kanan) menjadi Kapolrestabes Surabaya. Dok. Humas Polda Jatim

Meski belum menerima laporan langsung dari masyarakat, Yusep memastikan bahwa pihaknya akan menindak oknum sekolah yang nakal sehingga memberatkan warga. Mengenai jenis perkara apa yang akan dijerat, Yusep memilih menunggu adanya laporan dari warga terlebih dahulu.

"Kita tidak bisa menjelaskan sekarang. Kita akan konsisten apabila ada oknum yang melakukan penyimpangan, kita akan melakukan penanganan semaksimal mungkin sesuai ketentuan yang berlaku," ungkapnya.

3. Akan koordinasi lebih lanjut dengan DPRD Surabaya

Ilustrasi siswa mengikuti pembelajaran tatap muka. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Perlu diketahui, dugaan kasus pewajiban pembelian seragam ini terkuak saat beberapa warga mengadu ke Fraksi PDIP DPRD Kota Surabaya. Di antara pelapor tersebut ada pula warga yang tergolong MBR. Dana yang diminta sekolah pun mencapai Rp1,5 juta. Padahal, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi sudah sering menginstruksikan bahwa siswa tidak wajib memberi seragam baru saat PTM berlangsung, apalagi siswa kurang mampu dari keluarga MBR dan jalur Mitra Warga.

Untuk memperdalam temuan-temuan ini, Yusep akan berkoordinasi lebih lanjut dengan DPRD Kota Surabaya. Ia berharap, kegaduhan serupa tidak lagi terjadi di Kota Pahlawan agar pelaksanaan PTM dapat berjalan dengan lancar dan damai.

"Kami belum terima laporan, belum koordinasi. Tapi kami nanti akan berkoordinasi dengan DPRD," pungkas Yusep.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Fitria Madia
EditorFitria Madia
Follow Us