Lamongan, IDN Times- Puluhan kader dan simpatisan Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Lamongan, mendatangi dan menyegel kantor DPD PAN di Jalan Basuki Rahmat, Senin (2/9), siang.
Massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PAN Lamongan itu memprotes kebijakan partai yang menunjuk salah satu anggota DPRD terpilih 2019, atas nama Wiji sebagai Wakil Ketua DPRD Lamongan.
Massa memberikan waktu satu Minggu kepada pimpinan PAN agar kembali mengubah keputusan tersebut dengan jaminan segel tersebut akan dibuka. Sebaliknya, jika tidak massa akan kembali menutupnya.
"Kami memberi batas waktu seminggu agar DPP PAN segera memenuhi tuntutan kita, jika tidak kami para kader siap keluar dari partai PAN dan berlabu ke partai lain," kata Pengurus DPC PAN Kecamatan Sambeng, Kasto.
Menurut dia, penunjukan Wiji sebagai Wakil Ketua DPRD dinilai tidak sesuai dengan mekanisme dan AD/ART partai dan tidak sah. Sebelum menggelar demo, massa juga sudah melayangkan surat kepada DPP PAN di Jakarta. Namun hal itu tidak dihiraukan. "Kalau menurut kami tidak sah itu penunjukan ketua, tidak sesuai," katanya.
Untuk itu, Kasto dan puluhan kader partai PAN lainnya meminta kepada DPP agar meninjau ulang keputusan itu. Sebab, syarat dipilihnya ketua adalah anggota DPRD yang memiliki perolehan suara terbanyak pada Pileg 17 April 2019 lalu.
"Pada saat pengusulan ke DPP seharusnya ada 3 orang tapi yang kenyataannya hanya satu orang saja yang diusulkan. Kalau secara senioritas kader, jabatan di partai dan perolehan suara, seharusnya Khusnul Aqib, karena memperoleh suara terbanyak," imbuhnya.
Kasto menduga, ada permainan di internal partai. Sehingga di antara 7 anggota Fraksi PAN yang terpilih itu, jumlah perolehan suara paling banyak adalah Khusnul Aqib. Namun kenyataannya dia tidak dipilih menjadi Wakil Ketua. Massa yang menggelar unjuk rasa itu, adalah para pengurus DPC dari 27 kecamatan di Lamongan. Mereka satu suara agar dilakukan penunjukan ulang salah satu wakil mereka di DPRD Lamongan. "Intinya kami satu suara mas, harus ditinjau ulang, ini tidak sah," bebernya.