BPS Sebut Pertumbuhan Ekonomi Jatim Naik, Miskin dan Pengangguran Turun
- Ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,84 persen pada Semester I 2026, melampaui nasional 5,45 persen dan menjadi tertinggi di Pulau Jawa.
- Kemiskinan turun menjadi 9,06 persen atau berkurang 92.060 jiwa; pengangguran terbuka menyusut menjadi 3,42 persen, dengan penduduk bekerja bertambah 205.530 orang.
- Industri pengolahan menjadi penopang ekonomi utama, sementara pemerintah memperluas vokasi, sertifikasi, magang, dan pemanfaatan DTSEN untuk memperkuat kerja serta pengentasan kemiskinan.
Surabaya, IDN Times - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Jawa Timur (Jatim) tumbuh 5,84 persen (c-to-c) pada Semester I 2026, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,45 persen. Pada periode yang sama, tingkat kemiskinan turun menjadi 9,06 persen, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menyusut menjadi 3,42 persen, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,65 persen.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan capaian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jatim semakin berkualitas karena mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Alhamdulillah, di tengah ketidakpastian dan dinamika global, Jawa Timur mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa sekaligus melampaui capaian nasional. Pada saat yang sama, jumlah penduduk miskin dan pengangguran juga berhasil ditekan. Ini merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan kolaborasi seluruh elemen di Jawa Timur," uiarnya, Kamis (6/8/2026).
Sektor industri pengolahan masih menjadi penopang utama ekonomi Jawa Timur dengan kontribusi 31,27 persen, disusul perdagangan 18,49 persen, dan pertanian 10,87 persen. Jatim tetap menjadi penyumbang ekonomi terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi 25,40 persen, sekaligus kontributor terbesar kedua terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 14,34 persen.
"Capaian ini menjadi bukti bahwa fondasi ekonomi Jawa Timur tetap kuat melalui sektor-sektor produktif seperti industri, perdagangan, dan pertanian," tegasnya.
BPS mencatat, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 10,76 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh paling tinggi mencapai 19,80 persen.
Tak hanya ekonomi, indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan. Persentase penduduk miskin turun dari 9,30 persen pada September 2025 menjadi 9,06 persen pada Maret 2026 atau turun 0,24 poin persentase, lebih tinggi dibandingkan penurunan nasional sebesar 0,18 poin persentase.
Secara absolut, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 92.060 jiwa, dari 3,80 juta menjadi 3,71 juta jiwa. Jatim juga menjadi provinsi dengan kontribusi penurunan jumlah penduduk miskin terbesar kedua secara nasional.
Selain jumlahnya menurun, kualitas kemiskinan juga membaik. Hal itu terlihat dari turunnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 1,286 menjadi 1,214, serta Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dari 0,262 menjadi 0,239.
"Artinya, bukan hanya jumlah masyarakat miskin yang berkurang, tetapi kondisi kemiskinannya juga tidak semakin dalam maupun semakin parah. Ini menunjukkan intervensi pemerintah semakin efektif, inklusif, dan tepat sasaran," jelas Khofifah.
Di bidang ketenagakerjaan, Tingkat Penganggutan Terbuka (TPT) Jatim turun menjadi 3,42 persen pada Mei 2026. Jumlah pengangguran berkurang sekitar 26.730 orang menjadi 866,32 ribu orang, sementara jumlah penduduk bekerja meningkat 205,53 ribu orang menjadi 24,46 juta orang.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik menjadi 75,14 persen, menunjukkan semakin banyak masyarakat yang masuk ke pasar kerja. Khofifah menyebut sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 7,77 juta pekerja, diikuti perdagangan dan industri pengolahan.
Meski demikian, Pemprov Jatim tetap memberi perhatian terhadap tingginya tingkat pengangguran lulusan SMK dan perguruan tinggi. Penguatan pendidikan vokasi, sertifikasi kompetensi, program magang, serta kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri akan terus diperluas agar lulusan lebih siap memasuki pasar kerja.
Di sisi lain, percepatan penurunan kemiskinan akan diperkuat melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar seluruh program bantuan dan pemberdayaan semakin tepat sasaran.
"Kita tidak boleh cepat berpuas diri. Tantangan ke depan masih sangat dinamis. Karena itu, sinergi harus terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, kesempatan kerja semakin luas, dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur terus meningkat," pungkas Khofifah.
