Petani Madiun Protes Harga Murah, Sebar Tomat Busuk di Depan Pendopo
- Protes petani karena harga tomat anjlok hingga Rp2.000 per kilogram
- Dugaan permainan harga membuat petani merugi, desakan agar pemerintah hadir secara nyata
- Pemkab Madiun klaim sudah lakukan penyerapan dengan harga Rp4.000 per kilogram
Madiun, IDN Times – Aksi mengejutkan terjadi di halaman Pendopo Ronggo Jumeno, Kompleks Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun, Jumat (3/10/2025) siang. Sejumlah petani tomat dari Kecamatan Kare menumpahkan satu karung tomat busuk sebagai bentuk protes.
Mereka kecewa karena harga jual tomat di tingkat petani anjlok hingga Rp2.000 per kilogram. Harga rendah itu membuat mereka merugi, apalagi penyerapan hasil panen oleh pemerintah dinilai sangat lamban.
1. Protes karena janji pemerintah tak kunjung ditepati
Salah seorang petani, Darsyanto, menuturkan sebenarnya ada instruksi dari Gubernur agar kepala daerah turun tangan membantu penyerapan hasil pertanian. Namun, hingga kini, menurutnya tidak ada langkah nyata.
"Faktanya, sampai sekarang tidak ada tindakan konkret dari dinas terkait. Petani dibiarkan begitu saja,” ujarnya dengan nada kecewa.
2. Dugaan permainan harga di balik anjloknya tomat
Lebih lanjut, Darsyanto menduga ada praktik permainan harga yang membuat harga tomat jatuh. Karena itu, ia mendesak pemerintah benar-benar hadir, bukan sekadar janji.
“Kami berharap ada koordinasi nyata dengan petani agar masalah ini benar-benar teratasi,” tegasnya.
3. Pemkab Madiun klaim sudah lakukan penyerapan
Menanggapi aksi tersebut, Indra Setyawan, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, menegaskan pihaknya sudah mulai menyerap hasil panen.
“Hingga kini sekitar 1,2 ton tomat telah kami beli dengan harga Rp4.000 per kilogram, lalu disalurkan ke masyarakat yang memesan. Tapi memang butuh koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Pertanian untuk menindaklanjuti sisa panen yang masih menumpuk,” jelasnya.
Indra juga menekankan bahwa tomat tetap menjadi salah satu komoditas penting penopang ketahanan pangan daerah. Karena itu, koordinasi lintas sektor harus diperkuat agar petani tidak terus tertekan dengan harga yang merugikan.
