Surabaya, IDN Times - Ketua DPD Gerindra Jatim, Soepriyatno menginstruksikan, para saksi di tingkat kecamatan untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi Pemilu 2019. Gerindra Jatim pun mengelurkan surat perintah untuk intruksi tersebut. Surat itu juga menyarankan para saksi agar membuat catatan keberatan atas hasil Pemilu, baik Pilpres maupun Pileg.
Surat yang dikeluarkan pada Senin (22/4) itu menyebut kalau Pemilu 2019 banyak kecurangan. Surat itu juga ditandatangani oleh Ketua DPD Gerindra, Soepriyatno dan Sekretaris, Anwar Sadad.
"Sehubungan dengan banyaknya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden khususnya di Jatim, sesuai hasil rakor DPP dan DPD, diinstruksikan kepada seluruh saksi kecamatan untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat kecamatan dan membuat catatan keberatan atas hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden," isi yang tertuang dalam surat.
Pri sapaan akrab Soepriyatno pun msnjelaskan pihaknya memang sengaja membuat surat ini. Pasalnya, dia menemui berbagai kecurangan.
"Karena prosesnya banyak kecurangan, tadi saya sudah uraikan terus kira lihat di situ C1-nya beda. C1 yang harus ditempel itu tidak ada. Kemudian saksi itu cuma fotocopynya, kemudian kita tanya A5-nya beda," ujar Pri saat ditemui di Kantor Pemenangan Jatim, Prabowo-Sandi, Kamis (25/4).
"Terus mau kita tandatangan? Buat apa kayak gini kita mau tanda tangan?," tanyanya.
Pri menambahkan dari segala kecurangan yang terjadi, pihaknya menyarankan seluruh saksi untuk tetap mengawal C1. "Wong (orang) ndak (tidak) ada masalah. Biarkan rakyat yang menilai yang penting kita kawal C1nya itu yang paling sah," kata Pri.
Pengawalan C1 ini sebagai tindaklanjut BPP dari intruksi BPN Prabowo-Sandiaga. Karena real count internal BPN menyebut Prabowo sudah menang 62 persen di tingkat nasional. Kemenangan itu diraih di lebih dari 20 provinsi.
"Kami sudah menang. Tinggal tersisa Jatim dan Jateng. Saya gak mengatakan kalau jatim ini kalah," tandas Pri.