Gabah Tembus Rp7.600/Kg, Harga Beras Premium Jatim Tertekan

Surabaya, IDN Times - Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Jawa Timur (Jatim) yang menembus Rp7.000 hingga Rp7.600 per kilogram mulai menekan harga beras premium di pasaran. Tingginya biaya bahan baku membuat harga beras premium bertahan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga pemerintah bersiap mengkaji ulang batas harga yang saat ini ditetapkan Rp14.900 per kilogram.

Kepala Dinas Pertanian (Distan) Jatim, Heru Suseno mengatakan, kenaikan ini terutama terjadi pada beras premium yang mayoritas dikonsumsi masyarakat kelas menengah ke atas. Karena segmen konsumennya relatif terbatas, kenaikan harga beras premium dinilai belum menimbulkan gejolak besar terhadap masyarakat secara umum.

“Beras premium itu konsumsi kalangan menengah ke atas. Problem di pasaran tidak terlalu menonjol karena jumlah konsumennya terbatas. Namun, karena harganya terus berada di atas HET akibat tingginya harga gabah, hal ini menjadi bahasan khusus untuk dikaji,” ujarnya.

Heru membeberkan, persoalan utamanya berada pada struktur biaya produksi. Harga gabah yang tinggi membuat produsen beras menghadapi biaya bahan baku yang lebih besar. Jika HET tidak menyesuaikan kondisi biaya produksi, harga beras premium di tingkat pasar akan sulit berada dalam batas yang ditetapkan pemerintah.

Pemprov Jatim bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan mengkaji kembali HET beras premium. “Harga gabah kering panen diprediksi sulit turun. Walaupun dalam kondisi panen. Jadi HET beras premium harus ada perubahan,” ungkapnya.

Meski harga beras premium mengalami tekanan, Heru meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan ketersediaan pangan. Pasokan beras medium di Jatim disebut masih melimpah dan distribusinya relatif merata.

Jika terjadi gejolak pasokan maupun harga pada beras medium, pemerintah menyiapkan intervensi melalui program Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Beras tersebut dapat segera digelontorkan melalui pasar tradisional maupun ritel modern untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga.

Di tengah kenaikan harga gabah, Jatim justru mencatat produksi beras yang tetap tinggi. Hingga Agustus, surplus beras Jatim disebut mencapai 1,8 juta ton. Sebagian surplus tersebut bahkan disalurkan untuk menopang kebutuhan pangan daerah lain, terutama untuk mendukung pemenuhan logistik di kawasan Indonesia Timur.

“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan ketersediaan beras. Stok kita masih ada dan produksi juga berjalan,” kata Heru.

Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Oktober, akumulasi produksi Gabah Kering Giling (GKG) Jatim telah mencapai sekitar 9 juta ton. Pemerintah daerah optimistis target produksi tahunan sebesar 12,4 juta ton GKG dapat terealisasi hingga akhir tahun.

Heru mengatakan produksi masih akan bertambah dari sejumlah periode tanam berikutnya. Tanaman yang ditanam pada Juli hingga Agustus diproyeksikan memasuki masa panen pada Desember, meski volumenya tidak terlalu besar.

Sementara panen raya berikutnya diperkirakan berlangsung pada Februari hingga Maret, berasal dari masa tanam Oktober hingga Desember. “Tanam periode Juli–Agustus akan dipanen pada Desember mendatang, meski jumlahnya tidak terlalu besar. Panen raya berikutnya diperkirakan terjadi pada Februari hingga Maret, hasil dari masa tanam Oktober–Desember,” jelasnya.

Tingginya produksi, lanjut Heru, juga menjadi alasan pemerintah tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Heru membantah anggapan bahwa pemerintah saat ini tengah memprioritaskan ekspor beras ke negara tetangga, termasuk Malaysia.

Menurut dia, kebijakan Kementerian Pertanian masih diarahkan untuk memastikan kebutuhan pangan nasional terpenuhi terlebih dahulu, termasuk menjaga cadangan untuk bantuan kemanusiaan.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga menyiapkan perlindungan bagi petani menghadapi risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem. Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebesar Rp1,2 miliar.

Anggaran tersebut diproyeksikan dapat memberikan perlindungan terhadap sekitar 3.000 hektare lahan pertanian yang terdampak risiko gagal panen. Heru mengimbau petani yang telah terdaftar dalam program AUTP segera mengajukan klaim apabila mengalami gagal panen sesuai ketentuan program.

“Dana AUTP sudah kami siapkan. Namun, sampai saat ini belum ada petani yang melakukan pengajuan,” pungkasnya.