Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) tidak ingin terlena meski kembali menjadi provinsi terbaik dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, Emil Elestianto Dardak menegaskan berbagai aspek masih perlu dievaluasi, mulai dari kinerja ekspor halal, optimalisasi pengumpulan zakat, hingga konsolidasi data lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Emil, capaian Jatim sebagai peringkat pertama dalam Anugerah Adinata Syariah 2026 pada kategori Zona Kuliner Halal, Aman, Sehat (KHAS), pertumbuhan pelaku usaha bersertifikat halal, serta inovasi ekonomi dan keuangan syariah bukan menjadi alasan untuk berpuas diri.
"Prestasi ini bukan buat kita terlena dan berpuas diri. Justru dalam rapat tadi kami mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang masih harus dibenahi. Karena kita bekerja bukan sekadar mengejar penilaian Adinata Syariah, tetapi membawa manfaat nyata bagi pengembangan ekonomi syariah di Jawa Timur," ujarnya dalam keterangan yang diterima, Selasa (28/7/2026).
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kinerja ekspor produk halal. Emil menilai posisi Jawa Timur perlu dilihat secara proporsional karena struktur ekspornya berbeda dengan provinsi yang didominasi komoditas pangan atau perkebunan.
Ia mencontohkan, sejumlah daerah memiliki nilai ekspor sawit yang sangat besar sehingga unggul dalam kategori ekspor halal. Sementara Jatim lebih banyak mengekspor produk manufaktur dan industri yang tidak seluruhnya masuk kategori produk bersertifikat halal.
"Kita memang meraih peringkat tinggi di banyak kategori. Tetapi untuk ekspor halal harus dilihat komposisinya. Total ekspor Jawa Timur lebih dari 30 miliar dolar AS, namun banyak berasal dari produk industri dan machinery yang memang tidak dikategorikan sebagai produk halal," jelasnya.
Pemprov Jatim memilih memfokuskan pengembangan pada sektor yang dinilai lebih strategis, seperti industri pangan halal melalui program Kampung Sembelih Halal, serta penguatan pariwisata ramah wisatawan muslim.
"Kita ingin menghadirkan rasa nyaman bagi wisatawan muslim tanpa menghilangkan sifat inklusif. Ini bukan berarti kita eksklusif, tetapi memberikan kepastian layanan halal bagi yang membutuhkan," tegasnya.
Selain sektor halal, Emil juga mengevaluasi pengelolaan zakat di Jatim. Ia menilai masih diperlukan konsolidasi data dan penguatan ekosistem agar potensi zakat dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, tanpa mengurangi sifat sukarela dalam pelaksanaannya.
"Saya mewanti-wanti bahwa kehadiran negara dalam zakat harus pada kadar yang pas. Negara hadir untuk memfasilitasi, bukan mengambil alih, karena zakat merupakan keterpanggilan pribadi umat Islam," katanya.
Emil juga menekankan pentingnya pembenahan sistem data sebagai dasar penyusunan kebijakan. Menurutnya, konsolidasi data masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan seluruh OPD.
Ia menyebut penguatan Satu Data (SATA) yang menjadi arahan Gubernur Jatim harus terus dilanjutkan agar seluruh program ekonomi syariah disusun berdasarkan data yang akurat, terukur, dan diperbarui secara berkala.
"Kita ingin memastikan seluruh kebijakan berbasis data, dimonitor secara periodik, dan dikumpulkan dengan metode yang efisien. Sisa persoalan konsolidasi data inilah yang akan terus kita benahi bersama," pungkas Emil.