Eks Bupati Probolinggo dan Suami Jalani Dakwaan TPPU

13 Jun 2024, 16:19 WIB

Eks Bupati Probolinggo, Puput Tantri dan eks DPR RI Fraksi Nasdem, Hasan Aminuddin usai sidang di PN Tipikor Surabaya, Kamis (13/6/2024). IDN Times/Ardiansyah Fajar.

Surabaya, IDN Times - Eks Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya yang merupakan eks DPR RI Fraksi Nasdem, Hasan Aminuddin menjalani sidang dakwaan perkara gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, di PN Tipikor Surabaya, Kamis (13/6/2024).

Dalam dakwaan sebanyak 121 lembar yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arif Suhermanto membeberkan bahwa gratifikasi yang dilakukan terdakwa sekitar Rp150 miliar. Sementara TPPU sebanyak Rp106 miliar.

Terdakwa mendapatkan gratifikasi dari sejumlah pihak. Mulai dari beberapa kepala desa, camat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga swasta. Kemudian gratifikasi itu dibelikan polis asuransi, emas dan tanah yang diatasnamakan yayasan, pondok pesantren serta salah satu ormas keagamaan di Probolinggo.

1. Terdakwa ada upaya jejak dengan dugaan TPPU

Sidang dakwaan gratifikasi eks Bupati Probolinggo, Puput Tantri dan eks DPR RI Fraksi Nasdem, Hasan Aminuddin di PN Tipikor Surabaya, Kamis (13/6/2024). IDN Times/Ardiansyah Fajar.

Atas dasar itulah, Arif mengatakan, keduanya didakwa melanggar pasal 12B tentang Gratifkasi serta pasal 3 dan pasal 4 UU TPPU. Jaksa menyebut, semua gratifikasi yang diterima kedua terdakwa selama Mantan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari menjabat. Ia menyebut kalau gratifikasi itu dibelikan aset untuk menghilangkan jejak.

"Untuk menghilangkan jejak sumber gratifikasi, uang yang didapat dirupakan aset," ujarnya.

2. Pengacara ajukan eksepsi

Sidang dakwaan gratifikasi eks Bupati Probolinggo, Puput Tantri dan eks DPR RI Fraksi Nasdem, Hasan Aminuddin di PN Tipikor Surabaya, Kamis (13/6/2024). IDN Times/Ardiansyah Fajar.

Akan tetapi, penasihat hukum terdakwa Diaz Wiriardi tidak dapat menerima yang ada di dalam dakwaan tersebut. Ia mengaku akan menyampaikan nota keberatan atau eksepsi di sidang lanjutan pekan depan.

"Kami akan ajukan eksepsi," tegasnya.

Menurut Diaz, dakwaan yang dibacakan jaksa KPK terkesan terlalu dipaksakan, karena banyak point dakwaan yang sebenarnya bukan gratifikasi, namun kesalahan dibebankan kepada kliennya.

"Seperti sumbangan untuk NU, sumbangan untuk pesantren, sumbangan sapi kurban bahkan sumbangan buah-buahan itu semua dianggap gratifikasi. Jasi dakwaan jaksa menurut kami terlalu dipaksakan," terangnya.

3. Terdakwa sebut dakwaan itu sumbangan untuk NU dan ponpes

Sidang dakwaan gratifikasi eks Bupati Probolinggo, Puput Tantri dan eks DPR RI Fraksi Nasdem, Hasan Aminuddin di PN Tipikor Surabaya, Kamis (13/6/2024). IDN Times/Ardiansyah Fajar.

Usai sidang, terdakwa Hasan meminta keadilan dalam perkaranya. Ia mengklaim bahwa 95 persen dakwaan yang dibacakan itu bukan gratifikasi maupun TPPU. Melainkan sumbangan untuk salah satu ormas keagamaan dan pondok pesantren.

"95 persen dakwaan yang dibacakan itu sumbangan kepada PCNU dan pondok pesantren, yayasan yang berbadan hukum," katanya. "Mosok sayur mayur didakwakan kepada Bupati dan Hasan Aminuddin, dimakan oleh siapa? Yatim piatu itu," ucapnya. "Saya ajukan eksepsi," tegas dia.

Perkara yang dituduhkan kepada mantan Bupati Probolinggo dan suaminya yang juga mantan anggota DPR RI dari Partai Nasdem ini adalah perkara yang kedua. Dalam perkara pertama, keduanya divonis 4 tahun penjara. Keduanya dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf A atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Kasus yang menjerat mereka adalah dugaan suap terkait dengan seleksi atau jual beli jabatan penjabat kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021. Hasan dan istrinya terjerat sebagai penerima suap bersama Camat Krejengan Doddy Kurniawan dan Camat Paiton Muhamad Ridwan.