Sidoarjo, IDN Times – Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo mengaktifkan krisis kesehatan untuk menangani kejadian massal yang dialami ratusan santri Pondok Pesantren (Ponpes) Mambaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo. Para santri diduga mengalami keracunan makanan setelah menyantap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Dinkes Jatim dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina menjelaskan, penanganan dibagi menjadi dua bagian. Tim kesehatan disiagakan di lokasi kejadian dengan koordinator lapangan dari puskesmas. Sementara itu, sejumlah rumah sakit diminta menyiapkan tenaga kesehatan, obat-obatan, serta sarana pendukung untuk menangani pasien.
"Karena ini kasusnya cukup massal, yang pertama kita aktifkan krisis kesehatan. Kemudian kita bagi dua, di lapangan kita buka lapangan dengan korlapnya dari puskesmas. Kemudian untuk di rumah sakit-rumah sakit kita siagakan tenaga kesehatan yang cukup," ujar Lakhsmie di Posko Ponpes Mambaul Hikam, Tanggulangin, Rabu (2/9/2026).
Menurutnya, kondisi para santri yang menjalani perawatan saat ini secara umum stabil. Tidak ada pasien yang membutuhkan perawatan khusus atau kondisi yang mengkhawatirkan. "Secara umum yang opname stabil. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sampai ke perawatan khusus," katanya.
Lakhsmie menyebut, hingga Rabu (2/9/2026) pukul 12.00 WIB, terdapat sekitar 566 santri yang mendapat penanganan akibat dugaan keracunan tersebut. Jumlah itu merupakan 531 santri yang sebelumnya tercatat ditambah sekitar 35 santri yang kembali dievakuasi dari lokasi pesantren.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 88 santri masih menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit. Dinkes Jatim menyiagakan sekitar sembilan rumah sakit untuk menangani para pasien. "Alhamdulillah tadi malam sudah teratasi. Pasien kondisinya membaik. Sekarang tinggal 88 orang yang MRS (masuk rumah sakit) di beberapa rumah sakit," jelasnya.
Lakhsmie mengatakan, lama perawatan bergantung pada kondisi masing-masing pasien. Jika hanya membutuhkan rehidrasi, pasien bisa membaik dalam beberapa jam. "Kalau bagus saja, rehidrasi saja cukup. Dalam waktu empat sampai lima jam sudah selesai," ujarnya.
Selain menangani pasien, pemerintah juga melakukan penelusuran terhadap kemungkinan adanya santri yang mengalami gejala tetapi tidak menjalani perawatan di rumah sakit. Penelusuran dilakukan terhadap santri yang tidak masuk sekolah.
"Nanti akan kita ketahui apakah tidak masuknya karena sebab lain atau sebab yang sama dengan kasus ini," kata Laksmi.
Dinkes juga telah mengambil sampel muntahan pasien dan bahan makanan untuk diperiksa di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkes) Surabaya. Namun, hasil pemeriksaan diperkirakan baru diketahui sekitar satu pekan.
Lakhsmie mengatakan, hasil laboratorium bukan satu-satunya hal yang menjadi perhatian pemerintah. Investigasi juga akan difokuskan pada proses pengolahan hingga makanan dikonsumsi para santri. "Yang paling penting adalah sikap kita bagaimana terkait kalau misalnya ini terbukti karena permasalahan produk olahannya atau bahannya," ujarnya.
Menurut Lakhsmie, pemerintah akan mengevaluasi penerapan standar operasional prosedur (SOP), termasuk rentang waktu sejak makanan datang hingga dikonsumsi. "Ini bukan dari Dinkes saja. Dari berbagai unsur, termasuk dari BGN nanti diturunkan," katanya.
Lakhsmie memastikan, berdasarkan data Dinkes, kondisi dapur penyedia makanan dalam kondisi baik dan tidak ditemukan masalah. Sertifikasi dan persyaratan lainnya juga disebut telah tersedia.
Sementara terkait pembiayaan perawatan para santri di rumah sakit, pemerintah masih melakukan pembahasan. Keputusan mengenai pihak yang akan menanggung biaya perawatan akan dibahas bersama Sekretaris Daerah (Sekda) dan pihak terkait. Adapun mengenai penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB), Lakhsmie menyebut pemerintah masih melakukan pembahasan dan keputusan akan ditentukan setelah rapat.