Cegah Gratifikasi Pernikahan, Kemenag Kota Malang Turun ke Jalan

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Malang, Moh Rosyad menjelaskan bahwa selama ini, seluruh pelayanan yang ada di KUA tidak dipungut biaya kecuali memang sudah diatur di undang-undang. Rosyad menyebut bahwa untuk pernikahan, berdasarkan PP no 48 tahun 2014, jika dilakukan di kantor KUA tidak dipungut biaya. Sementara jika dilakukan diluar kantor maka baru membayar sebesar Rp600 ribu dan ini berlaku di seluruh Indonesia. 

"Selama ini yang terjadi di masyarakat adalah mereka kerap memberikan imbalan kepada petugas KUA. Mungkin bagi mereka hal itu wajar, tetapi bagi petugas hal itu bisa menjadi masalah dan berpotensi memicu munculnya perilaku korupsi, kolusi dan lainnya," terangnya Kamis (8/4/2021). 

Rosyad mengakui bahwa selama ini fakta yang ada di lapangan, petugas sering berada dalam situasi tidak enak hati. Pasalnya, keluarga mempelai yang memberikan imbalan sebagai bentuk terima kasih dan juga bagian dari budaya. Hal itu membuat petugas tak bisa menolak secara langsung lantaran khawatir hal tersebut menyinggung keluarga mempelai. Sesuai aturan, jika memang pemberian tersebut diterima petugas maka harus diserahkan ke bagian Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). 

"Nantinya pihak UPG akan menyerahkan barang pemberian tersebut ke KPK. Untuk menghindari hal tersebut maka lebih baik masyarakat tidak perlu memberikan imbalan apapun kepada petugas," tambahnya. 

Aturan tersebut, kata dia, dibuat untuk membuat birokrasi menjadi lebih efektif, efisien dan profesional. Rosyad mengakui bahwa aturan tersebut bukan berarti petugas tak menghargai pemberian keluarga mempelai. 

"Jadi daripada petugas nanti ada yang tergoda, maka aturannya jelas lebih baik di tolak saja," sambungnya. 

Kemenag juga memberikan sanksi tegas bagi petugas KUA yang masih nekat menerima gratifikasi tanpa melaporkan ke UPG. Sanksi tegas tersebut bisa berupa diturunkan kepangkatan, ditunda kenaikan pangkat, hingga distafkan. Namun, menurut Rosyad pemberian sanksi juga akan disesuaikan berdasarkan hasil investigasi dari pelanggaran yang dilakukan petugas KUA. 

"Jadi ketika ada laporan masuk, maka akan dilakukan rapat dan investigasi seberapa berat pelanggaran yang dilakukan. Setelah itu, baru akan diputuskan sanksi apa yang akan diberikan pada petugas yang melanggar," tandasnya.