Buntut 200 Siswa Surabaya Keracunan, Menteri HAM Minta SPPG Dihentikan
- Menteri HAM Natalius Pigai meminta penghentian SPPG Tembok Dukuh Surabaya setelah 200 siswa dari 12 sekolah keracunan akibat pengelolaan makanan bergizi gratis yang tidak profesional.
- Pigai menilai satu dapur SPPG yang menangani 13 sekolah terlalu berlebihan dan menyebabkan manajemen amatir, sehingga kualitas serta keamanan makanan menjadi tidak terjaga.
- Ia mendesak agar pengelola SPPG diganti dengan pihak yang lebih disiplin dan profesional, bahkan diusulkan untuk di-blacklist karena dianggap lalai dalam tanggung jawabnya.
Surabaya, IDN Times - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai menyebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya yang menyebabkan 200 siswa keracunan, harus dihentikan. Terlebih, SPPG tersebut disebut menyediakan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 13 sekolah.
Pigai mengatakan, program MBG memiliki tujuan yang baik untuk menyiapkan sumberdaya manusia (SDM) unggul. Tetapi, dalam pelaksanaannya, ada beberapa SPPG yang disebut tidak profesional dalam mengelolah MBG sehingga menyebabkan keracunan, salah satunya di Surabaya.
"Saya temukan di Surabaya. Kesalahannya memang sudah dipastikan dapur SPPG yang salah," ujar Pigai saat menengok korban keracunan MBG di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ikatan Bidan Indonesia (RSIA IBI) Surabaya, Rabu (13/5/2026).
Menurut Pigai, dapur yang sebabkan 200 siswa dari 12 sekolah di Surabaya keracunan itu karena tidak profesional. Sebab, porsi MBG yang disediakan terlalu banyak. "Satu SPPG meng-handle 13 sekolah, mulai dari TK, SD, SMP. Saya pikir satu dapur mengelola 13 sekolah itu terlalu banyak. Sehingga dalam manajemen pengelolaannya ya amatir tidak profesional dan tidak cermat, tidak teliti, dan tidak cekatan, dan tidak disiplin ya," ungkap dia.
Menurut Pigai, SPPG yang mengelolah MBG untuk 13 sekolah tidak lah ideal. Terlebih di di kota metropolitan, jumlah siswa dalam satu sekolah cukup banyak.
"Memang di metropolis ini pusat-pusat kota apalagi seperti Surabaya, Jakarta, Medan, kemudian Ujung Pandang dan Pulau Jawa pada umumnya serta kota-kota besar di Indonesia. Seharusnya satu SPPG tidak boleh mengelola lebih dari apa 3.500 paket. Ya, lebih dari ya sekolah lah," jelasnya.
Idealnya, SPPG yang terletak di kota-kota besar seharunya hanya mengelolah MBG untuk lima atau tiga sekolah saja. Sebab, jika terlalu banyakk akan mempengaruhi kualitas makanan yang disajikan. "Ini 13 sekolah satu SPPG. Kota Surabaya loh. Ya. Maaf ya, Kota Surabaya. Itu Kota Surabaya itu mungkin satu sekolah saja sudah ribuan anak. Karena kan ini penduduk terpadat di Indonesia ya. Saya pikir itu tidak wajar. Oleh karena itulah memang harus ditinjau ulang," kata Pigai.
Pigai pun meminta agar SPPG tersebut bertanggung jawab. Ia berharap SPPG tersebut dihentikan dan diganti dengan manajemen yang lebih baik.
"Maka dapur yang bertanggung jawab atas pengelolaan pemberian MBG kepada 13 sekolah tersebut sudah wajib dan harus diganti dan dihentikan dengan yang lebih profesional, yang lebih disiplin, yang lebih cekatan lebih cermat dan lebih hati-hati," tutur Pigai.
Ia bahkan berharap agar pengelolah SPPG yang tidak profesional agar di-blacklist. Pemilik MBG tak boleh lagi mengelolah SPPG.
"Kalau saya kalau saya kepala BGN, saya blacklist pengelola, orangnya. Karena ini man made. Ini kesalahan orang. Bukan kesalahan SPPG tapi kesalahan orang pengelolanya. Kesalahan pemiliknya," pungkas dia.
