Berumur 77 Tahun, Menilik Sejarah Terbentuknya Provinsi Jawa Timur

Dalam prosesnya, wilayah dan pemerintahan Jawa Timur memiliki perjalanan yang cukup panjang. Dilihat dari Prasasti Dinoyo, sebuah bentuk batu tertulis, sejak abad ke VIII telah terdapat sebuah pemerintahan, Kerajaan Kanjuruhan namanya. Kerajan ini terletak di Malang.

Kemudian pada abad X, Jawa Timur memasuki fase baru. Daerah-daerah yang saat ini menjadi wilayah Jatim dijadikan pusat kekuasaan oleh berbagai kerajaan, seperti Medang, Daha-Janggala, Singasari, dan Majapahit. Hal ini cukup mengejutkan. Sebab, sebelumnya Jawa Timur adalah wilayah pinggiran Kerajaan Mataram Kuno yang berpusat di Jawa Tengah.

Struktur pemerintahan yang ada pada saat itu ialah Pemerintah Pusat (Kraton), Watek (Daerah), dan Wanua (Desa). Tokoh yang berjasa dalam pembentukan dasar pemerintahan di Jawa Timur ini adalah Mpu Sendok.

Setelah itu, muncul struktur baru dalam ketatanegaraan Jawa Timur, yaitu Nagara (Provinsi) pada abad XIII. Kemudian Watek yang semula diartikan sebagai Daerah berubah menjadi Kabupaten. Struktur Nagara berada di bawah Pemerintah Pusat

Struktur tersebut disempurnakan pada masa Kerajaan Majapahit menjadi Bhumi (Pusat/Kraton), Negara (Provinsi/Bhatara), Watek/Wisaya (Kabupaten/Tumenggung), Lurah/Kuwu (Kademangan), Thani/Wanua (Desa/Petinggi) dan Kabuyutan (Dusun/Rama).

Sedangkan struktur kenegaraan Majapahit sendiri berkembang secara pesat pada masa Mataram, di mana wilayahnya dibagi secara konsentris. Sebutan Jawa Timur pada masa itu adalah Bang Wetan, wilayahnya meliputi seluruh Pesisir Wetan dan Mancanegara Wetan, hingga Malaka dan Kepulauan Filipina.

Pada masa penjajahan, Bangsa Portugislah yang pertama kali mendarat di Jawa Timur. Cornelis de Houtman memimpin sebuah kapal yang berlabuh di Pulau Madura, bagian dari Jawa Timur. Saat kepemimpinan Stamford Raflles, Jawa Timur dibagi atas beberapa karesidenan hingga tahun 1964.

Setelah Perang Dipanegara berakhir pada tahun 1830, seluruh Jawa Timur, yang saat itu disebut Bang Wetan telah jatuh di tangan Pemerintah Hindia Belanda. Hingga tahun 1929, Belanda menjalin hubungan dengan Pemerintah Pusat VOC di Batavia.

Sejalan dengan berdirinya Republik Indonesia Serikat, pada tahun 1948 dibentuklah negara federal Madura dan Jawa Timur. Dua tahun kemudian, kedunya dibubarkan dan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950, dibentuklah Provinsi Jawa Timur.

Pemerintah Republik Indonesia mulai menata struktur kenegaraannya setelah proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 19 Agustus dibentuklah Provinsi beserta gubernurnya.  R.M.T Soeryo, Residen Bojonegoro diamanahkan untuk menjadi Gubernur Jawa Timur yang pertama.

Pelantikan Gubernur Jawa Timur pertama diselenggarakan pada 5 September 1945. R.M.T Soeryo diberi waktu hingga 11 Oktober untuk menyelesaikan tugasnya di Bojonegoro. Setelah semua selesai, barulah ia dikirim ke Surabaya, Ibukota Jawa Timur untuk menjalankan tugas barunya sebagai gubernur. Dari sinilah ditetapkannya tanggal 12 Oktober sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.

Gubernur dan wakilnya merupakan kepala daerah yang bertugas untuk memimpin sebuah provinsi, termasuk Jawa Timur. Secara resmi, saat ini amanah tersebut diemban oleh Khofifah dan Emil Dardak. Mereka diusung oleh beberapa partai seperti Partai Demokrat, Parati Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, PAN dan PPP. Pasangan ini mendapat 10.465.218 suara dengan presentase 53,55 persen dan berhasil mengalahkan pasangan Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno.

Jawa Timur memiliki wilayah terluas diatara 6 provinsi lain di Pulau Jawa, yaitu seluas 47.803,49  km². Provinsi ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudera Hindia di Selatan, dan Provinsi Jawa Tengah di barat. Suku Jawa, Suku Osing, Suku Madura, dan orang Tionghoa-Indonesia adalah etnis yang mendiami provinsi ini. Mayoritas dari mereka memeluk agama Islam dengan presentase 94% dan sisanya menganut agama lain seperti Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu.

Penulis Magang: Jovanka Okta