Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) merespons polemik operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang belakangan menjadi sorotan setelah sejumlah koperasi dilaporkan sempat dibuka namun belum beroperasi optimal. Tak hanya itu, banyak KDMP yang juga berdiri. Namun belum operasional.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak mengatakan kondisi tersebut merupakan bagian dari proses penyiapan sistem. Mayoritas koperasi, kata dia, masih menunggu tahapan operasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Memang mayoritas masih menunggu jalannya proses operasionalisasi dari Agrinas. Tetapi ada juga yang sudah mulai beroperasi dengan skema yang memang sebelumnya sudah berjalan di desa masing-masing," ujarnya.
Ia juga menanggapi beragam respons masyarakat terhadap aktivitas sejumlah KDMP yang dinilai belum menunjukkan kegiatan usaha. Menurut Emil, ada koperasi yang memanfaatkan fasilitas yang dimiliki untuk sosialisasi kepada masyarakat sebagai bagian dari pengenalan program.
"Memang ada kreasi-kreasi di lapangan yang kemudian menimbulkan reaksi publik yang variatif. Tugas kita mengecek sebenarnya itu dilakukan untuk apa," katanya.
Terkait jumlah KDMP yang telah beroperasi penuh, Emil belum dapat menyampaikan angka pasti. Ia menegaskan data tersebut merupakan kewenangan Kementerian Koperasi karena saat ini seluruh program masih berada dalam tahap penataan dan operasionalisasi.
"Kami tidak ingin mendahului penyampaian dari Kementerian Koperasi karena saat ini masih tahap set up. Tentu butuh waktu untuk memastikan semuanya berjalan optimal," katanya.
Sementara itu, Emil memastikan, pemerintah daerah masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Agrinas sebagai instansi yang memimpin pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini menunggu arahan lanjutan terkait operasional KDMP yang telah banyak berdiri di berbagai desa.
"KDMP sudah banyak terbangun di banyak desa. Langkah berikutnya tentu kita tahu akan diisi dengan produk-produk dari Agrinas dan didampingi pendamping koperasi yang direkrut langsung dari pusat," katanya.
Emil menegaskan, Pemprov Jatim tidak akan berjalan sendiri dalam menjalankan program tersebut. Namun, pemerintah daerah juga tidak tinggal diam dan terus menyiapkan ekosistem agar keberadaan KDMP dapat terintegrasi dengan koperasi-koperasi yang telah lebih dulu berkembang di masyarakat.
Emil menambahkan, koperasi yang selama ini melayani nelayan, peternak, hingga pelaku usaha desa tidak boleh tersisih akibat hadirnya KDMP. "Kalau sudah ada koperasi nelayan yang bagus, misalnya untuk penyediaan es, itu bukan digantikan tetapi disengkuyung. Begitu juga koperasi peternak atau koperasi lain yang selama ini sudah berjalan baik," katanya.
Ia mencontohkan koperasi yang telah memiliki jaringan pemasaran maupun kemitraan, seperti koperasi di kawasan pesantren, justru dapat menjadi pemasok dalam ekosistem KDMP. Program tersebut diharapkan memperkuat rantai usaha desa, bukan menciptakan persaingan antarkoperasi.