Surabaya, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengkalim telah menuntaskan 440 titik banjir di Kota Pahlawan sepanjang 2020 hingga 2025, dari sebelumnya sebanyak 1.015 titik. Tahun 2026, pemerintah menarget 120 titik banjir tuntas tertangani.
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Hidayat Syah mengatakan, penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah kota. Menurutnya, dibutuhkan dukungan pemerintah pusat, terutama dalam normalisasi sungai yang menjadi kewenangannya.
"Sebenarnya kita kan enggak bisa ngomong Kota Surabaya saja yang bekerja. Di lain sisi juga ada kewajiban-kewajiban dari pemerintah pusat juga harus dilakukan," kata Hidayat, Selasa (6/7/2026).
Ia mencontohkan seperti sedimentasi di Sungai Surabaya, Kalimas, hingga Kali Jagir sudah cukup tinggi sehingga perlu segera dinormalisasi. "Contoh sederhananya kayak penggalian (normalisasi) Sungai Surabaya, Kalimas, dan Jagir, itu sedimentasinya sudah tinggi," ujarnya.
Selain itu, Hidayat berharap, pembangunan pintu air di muara Kali Jagir segera direalisasikan untuk memperlancar aliran air menuju hilir. "Penambahan pintu air yang di muara Kali Jagir itu juga harusnya sudah dipasang. Karena kita percuma bikin saluran banyak tapi muaranya ternyata juga ada pendangkalan," katanya.
Hidayat menyatakan bahwa Pemkot Surabaya telah mengirimkan surat kepada pemerintah pusat agar pekerjaan tersebut segera dilaksanakan. "Kami sudah bersurat dan kami berharap itu cepat dilakukan," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Drainase DSDABM Kota Surabaya, Adi Gunita menuturkan, penanganan banjir di Kota Pahlawan dilakukan secara bertahap berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan sejak 2020.
"Memang kita sudah mitigasi sejak tahun 2020. Jadi kita petakan ada sekitar kurang lebih 1.015 titik genangan. Dan sampai tahun 2025 ini sudah terselesaikan hampir 440 sekian titik," kata Adi.
Menurutnya, pada tahun 2026 Pemkot Surabaya akan melanjutkan penanganan di sekitar 120 titik banjir. Selain membangun saluran baru, pihaknya juga memprioritaskan normalisasi saluran yang sudah ada.
"Jadi untuk 2026 ini ada sekitar 120 titik yang akan kita tangani. Memang kita sudah lakukan secara bertahap, untuk nanti 2027 akan kita lakukan perencanaan di tahun 2026 ini," ujarnya.
Adi menegaskan normalisasi saluran menjadi pekerjaan yang sangat penting agar pembangunan infrastruktur drainase tetap berfungsi optimal. "Normalisasi ini sangat penting sekali. Karena percuma kalau kita bangun (saluran) tapi tidak kita rawat," tuturnya.
Ia menjelaskan, Pemkot Surabaya menangani sekitar 340 saluran yang menjadi kewenangannya. Sementara sekitar 30 saluran primer berada di bawah kewenangan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
"Memang itu berhubungan dengan 30 titik saluran primer yang di luar kewenangan (Pemkot) Surabaya. Dalam artian menjadi kewenangan Kementerian PU melalui BBWS Brantas, Balai Besar Bengawan Solo ataupun melalui provinsi," katanya.
Karena itu, Adi menyebut bahwa penanganan banjir dan genangan di Surabaya harus dilakukan secara terpadu antara pemerintah kota dengan instansi terkait. "Memang kita tidak bisa berjalan sendiri. Ada korelasi hubungan kolaboratif yang memang harus kita lakukan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan instansi vertikal," paparnya.
Ia menilai pembangunan saluran seperti di kawasan permukiman, tidak akan maksimal apabila saluran primer di bagian hilir tidak ikut dirawat. "Pada waktu kita menangani skalanya sifatnya saluran tersier, tapi di hilirnya sebagai muara outlet nggak dirawat, sama saja," katanya.
Pada sisi lain, Adi pun mengajak masyarakat ikut menjaga kebersihan saluran drainase. Caranya yakni dengan tidak membuang sampah sembarangan agar sistem pengendalian banjir dapat bekerja secara optimal. "Yang penting jaga saluran kita, jangan buang sampah ke saluran. Karena dengan kotornya saluran, itu juga memperberat kinerjanya saluran maupun rumah pompa," pungkasnya.