Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

28 Hektare Sawah Jatim Puso, Potensi Kehilangan Gabah Capai 156,8 Ton

Kota Surabaya
28 Hektare Sawah Jatim Puso, Potensi Kehilangan Gabah Capai 156,8 Ton
ilustrasi halaman rumah, rumput, kekeringan (unsplash.com/Yuika Takamura)
  • Kekeringan menyebabkan 28 hektare sawah di Tulungagung, Lamongan, dan Magetan puso, dengan potensi kehilangan gabah 156,8 ton berdasarkan produktivitas rata-rata 5,6 ton per hektare.
  • Pemprov Jatim menekan dampak melalui penggiliran irigasi, pompanisasi, serta anjuran sementara beralih ke palawija; petani terdampak akan menerima benih, pupuk, dan obat HPT.
  • Meski gagal panen terjadi, stok beras Jatim disebut aman hingga Desember 2026 berkat surplus panen Juni-Juli dan tambahan panen hingga September yang masih didata.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Share Article

Surabaya, IDN Times - Kekeringan mulai menekan produksi pertanian Jawa Timur (Jatim). Data yang dihimpun, seluas 28 hektare lahan pertanian di tiga daerah, yakni Tulungagung, Lamongan, dan Magetan, telah dipastikan mengalami gagal panen atau puso. Dengan produktivitas rata-rata 5,6 ton per hektare, potensi kehilangan produksi gabah diperkirakan mencapai 156,8 ton.

Data tersebut menjadi alarm bagi sektor pertanian Jatim di tengah terbatasnya pasokan air. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim kini menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan meluasnya dampak kekeringan, mulai dari penggiliran distribusi air irigasi, optimalisasi pompanisasi hingga penyiapan bantuan benih bagi petani yang lahannya terdampak puso.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Jatim, Heru Suseno mengatakan, kondisi keterbatasan air membuat petani harus menyesuaikan pola tanam agar risiko kerugian tidak semakin besar. “Daripada dipaksakan menanam padi tapi airnya kurang dan gagal lagi, lebih baik sementara menanam tanaman lainnya,” ujarnya, Rabu (2/9/2026).

Heru menyampaikan, pengalihan sementara dari komoditas padi ke palawija menjadi salah satu opsi yang dapat ditempuh di wilayah yang mengalami keterbatasan air. Strategi tersebut dinilai lebih realistis dibandingkan memaksakan budidaya padi dengan pasokan air yang tidak mencukupi.

Untuk petani yang sudah mengalami puso, Pemprov Jatim menyiapkan intervensi berupa bantuan benih gratis. Distribusi benih ditargetkan mulai dilakukan September 2026, kemudian penanaman serentak diproyeksikan berlangsung pada Oktober atau saat siklus musim hujan mulai tiba.

Bantuan tidak hanya berupa benih. Pemprov Jatim juga menyiapkan pupuk serta obat-obatan untuk pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman (HPT), sehingga petani diharapkan dapat segera kembali berproduksi setelah kondisi cuaca dan ketersediaan air memungkinkan.

Di sisi lain, upaya memperluas jangkauan pasokan air dilakukan melalui program pompanisasi. Dalam dua tahun terakhir, sebanyak 8.639 unit pompa air telah disalurkan secara bertahap kepada kelompok tani di berbagai wilayah Jatim.

Pompanisasi menjadi salah satu strategi untuk mengamankan lahan pertanian yang masih memungkinkan diselamatkan dari ancaman puso, sekaligus menjaga agar dampak kekeringan tidak meluas ke kawasan pertanian lainnya.

Meski terdapat lahan yang telah mengalami gagal panen, Heru memastikan kondisi stok beras Jatim masih aman. Cadangan beras dari hasil panen periode Juni-Juli disebut mengalami surplus dan diperkirakan mampu menopang kebutuhan masyarakat hingga Desember 2026.

“Pasokan ini dipastikan makin tebal dengan tambahan hasil panen bulan ini hingga September mendatang yang saat ini masih dalam proses pendataan,” tegasnya.

Sementara itu, persoalan kekeringan tidak hanya menyangkut ketersediaan air di hulu, tetapi juga bagaimana air yang tersisa dibagi ke lahan pertanian. Kepala Bidang Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPUSDA) Jatim Anton Dharma mengatakan pengaturan distribusi air menjadi kunci untuk mencegah kekeringan semakin meluas.

Menurutnya, Rencana Tata Tanam Global (RTTG) menjadi instrumen penting dalam menentukan pola pembagian air, khususnya pada saat debit sumber air mengalami penurunan.

Pemprov Jatim saat ini memiliki kewenangan pengelolaan terhadap 178 Daerah Irigasi (DI). Distribusi air pada kawasan tersebut dilakukan dengan sistem penggiliran agar pasokan yang tersedia dapat dibagi secara proporsional antarlahan.

“Dengan jadwal distribusi yang bergantian antarwilayah, aliran air dapat terbagi proporsional sehingga tidak ada lahan pertanian yang benar-benar kering,” pungkasnya.

    Share Article
    Editorial Team

    Related Articles

    See More