1.000 Buruh Turun, Jalanan Surabaya Auto Padat, Hindari Ruas Berikut!
- Sebanyak 1.000 buruh FSPMI Jatim turun ke jalan di Surabaya, menyebabkan kepadatan lalu lintas dan imbauan bagi pengendara untuk mencari jalur alternatif.
- Aksi dimulai dari Jalan Frontage Ahmad Yani menuju Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan sebagai bagian dari pemanasan menjelang peringatan May Day 2026.
- Buruh menuntut pengesahan UU Ketenagakerjaan baru, penghapusan sistem outsourcing, serta realisasi program kesejahteraan pekerja di tingkat daerah.
Surabaya, IDN Times - Sekitar 1.000 buruh di Jawa Timur (Jatim) turun ke jalan dan melintasi sejumlah ruas utama di jantung Kota Surabaya, Rabu (15/4/2026). Aksi ini dipastikan berdampak pada arus lalu lintas, sehingga pengendara diimbau mencari jalur alternatif.
Massa aksi yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim mulai berkumpul di Jalan Frontage Ahmad Yani, tepatnya di depan Masjid Baitul Haq Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, sekitar pukul 11.00 WIB. Setelah melaksanakan salat Dzuhur, mereka bergerak menuju Kantor Gubernur Jarim di Jalan Pahlawan sekitar pukul 12.00 WIB.
Ribuan buruh nantinya akan melintasi sejumlah jalan protokol Surabaya, yakni Jalan Ahmad Yani, Jalan Wonokromo, Jalan Raya Darmo, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Embong Malang, Jalan Baluran, Jalan Bubutan hingga berakhir di Jalan Pahlawan.
Ketua DPW FSPMI Jatim, Jazuli mengatakan aksi ini merupakan bagian dari rangkaian pemanasan menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026. “Ini bagian dari memanaskan momentum May Day. Secara nasional aksi dipusatkan di DPR RI, sementara di daerah kami bergerak di kantor gubernur,” ujarnya.
Dalam aksinya, buruh membawa sejumlah tuntutan, baik skala nasional maupun daerah. Di tingkat nasional, mereka mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, buruh juga menagih janji penghapusan sistem outsourcing serta menolak praktik upah murah.
Sementara di tingkat Jatim, massa aksi juga menuntut realisasi berbagai komitmen pemerintah daerah, mulai dari pembangunan rumah murah bagi buruh, pembentukan satgas PHK, hingga kebijakan jaminan sosial dan pendidikan bagi keluarga pekerja.
