Rekom Tak Kunjung Turun untuk Surabaya, Pengamat: PDIP Masih Bimbang
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (instagram.com/presidenmegawati)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Sebanyak 19 daerah di Jawa Timur (Jatim) akan menggelar Pilkada serentak 2020. Nah, salah satunya ialah Kota Surabaya. Namun, hingga saat ini PDIP yang menjadi pemenang Pilkada Surabaya dalam beberapa tahun terakhir malah belum mengumumkan jagonya.
Partai dengan 15 kursi di DPRD Surabaya itu sejauh ini PDIP baru menurunkan 15 rekomendasi. Rekomendasi itu di antaranya, Kabupaten Kediri, Kota Pasuruan, Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Malang dan Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Ponorogo.
Kini tersisa lima kabupaten/kota yang belum diumumkan. Kota Surabaya, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Sidoarjo. Ketua DPD PDIP Jatim, Kusnadi mengatakan lima daerah tersisa akan diumumkan pada tahap keempat pada Rabu 19 Agustus 2020 mendatang.
Bagaimana pandangan dan prediksi pengamat mengenai rekom PDIP untuk Kota Surabaya?
1. PDIP dinilai bingung cari kader internal setara Risma untuk Surabaya
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)Pengamat politik Universitas Wijaya Kusuma (UWK), Surabaya, Sucahyo menilai PDIP tak mau salah langkah memilih jagoannya untuk menantang Machfud Arifin. Purnawirawan jenderal polisi dua bintang itu telah mengantongi dukungan delapan partai politik; PKB, PAN, PPP, Demokrat, Nasdem, PKS, Golkar dan Gerindra.
Ditambah lagi, menurut Sucahyo belum ditemukan kader internal yang setara dengan Wali Kota Tri Rismaharini. "PDI Perjuangan belum menemukan kader internal di Jawa Timur yang selevel dengan kualitas dan kapasitas sesuai Bu Risma," ujarnya. Kader yang ada di permukaan dianggap belum punya daya kejut.
Kader internal yang dimaksud oleh Sucahyo ialah Wakil Ketua DPD PDIP Jatim yang juga Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana hingga anggota DPRD Jatim fraksi PDIP, Armuji.
2. Dinilai ada persaingan dalam internal partai untuk berebut rekom DPP
Kepala Bappeko Eri Cahyadi saat memperkenalkan situs MBR online, Rabu (15/1). IDN Times/Fitria MadiaPersoalan lain yang ada pada PDIP, lanjut Sucahyo, tercium 'aroma' persaingan di dalamnya. Sejumlah kader internal saling klaim mendapat rekomendasi dari DPP. Kabar itu menurut dia, telah ditangkap oleh Megawati. Dekan FISIP UWK ini melihat, Mega sedang melibatkan campur tangan Risma. Terbukti, Kepala Bappeko Surabaya sudah terdaftar di DPP untuk jadi Bacalon.
"Internal sangat kuat pertarungannya untuk mengusung di level wali kota maupun wakil wali kota. Sayang kader yang ada belum melebihi kualitas Tri Rismaharini," ucapnya.
"Saya rasa, kualitasnya Eri belum mampu mengungguli atau selevel dengan Bu Risma," dia menambahkan.
Baca Juga: Rekom Belun Turun, Posko Pemenangan Whisnu Sakti Sudah Mulai Berdiri
3. Whisnu-Eri bisa jadi solusi di tengah kebingungan dan persaingan
Whisnu Sakti Buana saat berada di posko pemenangan, Kecamatan Lakarsantri. IDN Times/Dok. IstimewaSementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas Airlangga (Unair), Suko Widodo melihat PDIP sedang terbagi dalam tiga faksi. Yakni faksi Tri Rimaharini, Whisnu Sakti Buana dan Bambang Dwi Hartono. Pasangan Whisnu-Eri bisa menjadi jawaban untuk menyatukannya.
Whisnu dianggap sebagai figur yang disegani di banyak cabang dan ranting PDIP Surabaya. Sehingga ceruk pemilih PDIP akan terwakili oleh Whisnu. Sedangkan Eri untuk mengambil ceruk pemilih yang suka dengan kinerja Risma. Tak dimungkiri dia adalah otak di balik pembangunan Surabaya beberapa tahun terakhir.
Selain untuk konsolidasi partai, Suko mengatakan bahwa pengunduran jadwal pengumuman rekom untuk Kota surabaya, adalah untuk memberikan waktu kepada Eri untuk mengubah statusnya dari ASN menjadi politisi. "Jika mas Eri yang dapat rekom, setidaknya pengunduran itu bisa juga sebagai strategi proses menyiapkan pengalihan status ASN ke politisi," ucapnya.
Baca Juga: 'New Medan' Konsep yang Ditawarkan Boby Nasution Usai Diusung PDIP
