Pemprov Jatim Dorong SLB jadi Sekolah Negeri, Lima Wilayah Masih Kosong

Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) memperkuat layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus melalui pengembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) negeri. Hingga kini, tercatat ada 147 SLB negeri dan sekitar 1.500 SLB swasta yang tersebar di berbagai daerah di Jatim. Namun, pemerataan layanan belum sepenuhnya tercapai.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai, mengungkapkan masih ada lima wilayah di Jatim yang belum memiliki SLB negeri. Kondisi ini mendorong Pemprov Jatim menginisiasi penegerian SLB swasta melalui kolaborasi dengan yayasan pengelola, sebagai solusi memperluas akses pendidikan yang setara.

“Penegerian SLB penting agar beban pengelolaan tidak lagi ditanggung yayasan. Ketika menjadi negeri, pembiayaan beralih ke pemerintah, sehingga pendidikan bisa gratis, fasilitas bertambah, dan kualitas layanan meningkat,” ujar Aries.

Saat ini, lima SLB tengah berproses menjado sekolah negeri. Dari jumlah tersebut, satu sekolah telah resmi berstatus negeri, yakni SLB Karya Mulia Surabaya. “Prosesnya bertahap dan cukup panjang. Yang sudah tuntas secara administratif dan resmi menjadi SLB negeri baru Karya Mulia. Sekolah lain masih dalam tahapan,” jelasnya.

Aries menekankan, penguatan SLB tidak sebatas menambah jumlah sekolah, melainkan memastikan kualitas layanan pendidikan. Menurutnya, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tidak hanya berorientasi akademik, tetapi juga pada pembentukan kompetensi dan keterampilan hidup.

Sejumlah SLB di Jatim bahkan telah membuka jurusan keterampilan seperti tata boga, tata busana, kecantikan, dan bidang vokasional lainnya. “Pendidikan khusus kita siapkan agar anak-anak memiliki bekal kemandirian. Ini bagian dari penguatan pendidikan inklusif yang terus kami dorong,” tambahnya.

Terkait pendidikan inklusi di sekolah umum, Aries menegaskan kebijakan tersebut tetap berjalan sesuai regulasi. Namun, ia mengingatkan agar anak disabilitas tidak dipaksakan masuk sekolah reguler apabila keterbatasan guru inklusif dan fasilitas belum memadai.

“Kalau dipaksakan justru merugikan anak. Guru inklusif kita masih terbatas. Di SLB, fasilitas dan kompetensi pendidiknya memang dirancang khusus,” katanya.

Sejalan dengan itu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa penegerian SLB Karya Mulia berawal dari inisiatif yayasan yang menyerahkan pengelolaan sekolah kepada pemerintah setelah melalui proses administratif dan legal yang panjang.

“Setelah proses notaris dan administrasi rampung, yayasan secara resmi menyerahkan pengelolaan kepada Pemprov Jatim. Maka kini menjadi SLB Negeri Karya Mulia,” kata Khofifah.

SLB Negeri Karya Mulia melayani pendidikan lengkap dari jenjang SD, SMP, hingga SMA khusus bagi siswa tunarungu. Selain penegerian, Pemprov Jatim juga terus memperbaiki kualitas sarana dan prasarana SLB melalui program renovasi dan revitalisasi.

“Hari ini kita meresmikan rehabilitasi dan revitalisasi tujuh SLB. Sebelumnya, tiga SLB di Malang Raya juga sudah direvitalisasi agar ruang belajar lebih nyaman dan ramah bagi siswa,” ungkapnya.

Ke depan, Khofifah menyoroti pentingnya penguatan resource center untuk deteksi dini disabilitas yang akan melibatkan rumah sakit dan SLB, bahkan sejak masa kehamilan hingga layanan alat bantu. Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memperluas akses penyandang disabilitas ke dunia kerja.

“Minat pendaftar disabilitas pada program magang nasional masih rendah. Artinya, aksesibilitas dan pendampingan harus terus kita perkuat. Ini tugas bersama agar mereka mendapat kesempatan yang setara, termasuk di dunia kerja,” pungkas Khofifah.