Akademisi UB Soroti Posisi Indonesia di Tengah Konflik Iran dan AS
- Akademisi UB menilai posisi Indonesia di tengah konflik Iran-AS kurang menguntungkan karena tergabung dalam Board of Peace yang dipimpin AS, sehingga berpotensi menghadapi tekanan diplomatik dan ekonomi.
- Ketegangan geopolitik global dinilai berdampak langsung pada ekonomi nasional, termasuk kenaikan harga energi dan kebutuhan pokok, serta potensi gangguan terhadap alokasi anggaran publik seperti pendidikan.
- Abdullah menegaskan perang Iran-AS bukan sekadar konflik ideologis, melainkan persoalan politik dan strategis, serta menyerukan peran kampus untuk memberi edukasi publik agar tidak terjadi polarisasi.
Malang, IDN Times - Dunia tengah diguncang dengan konflik bersenjata antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran. Di tengah-tengah konflik ini, Indonesia ikut terseret karena keterlibatannya di Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS, Donald Trump. Akademisi Universitas Brawijaya (UB) menilai posisi Indonesia tidak menguntungkan di tengah konflik kedua negara.
1. Akademisi UB menilai posisi Indonesia tidak menguntungkan karena tergabung di BoP
Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UB, Abdullah melihat eskalasi ketegangan antara Iran dan AS tidak hanya berdampak pada kawasan Timur Tengah, tetapi juga berimplikasi terhadap konfigurasi geopolitik global, termasuk posisi Indonesia. Pasalnya Indonesia tergabung dalam dalam Board of Peace (BoP) yang mana AS berperan sebagai salah satu pemimpin utama. Inilah yang menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak sepenuhnya menguntungkan.
"Dengan masuknya Indonesia dalam BoP dan Amerika Serikat sebagai leader, Indonesia berada dalam konfigurasi yang rawan tekanan. Indonesia bisa menghadapi tekanan diplomatik, ekonomi, bahkan keamanan untuk menunjukkan keberpihakan," terangnya pada Rabu (4/3/2026).
Ia khawatir apabila Indonesia dipersepsikan condong pada satu blok kekuatan, maka hubungan dengan blok lain berpotensi mengalami friksi. Sehingga dampaknya dapat muncul dalam bentuk hambatan perdagangan, penurunan investasi, gangguan kerja sama pertahanan, hingga berkurangnya dukungan politik di forum multilateral. Tapi di sisi lain, jika Indonesia terlalu defensif atau ambigu dalam menyikapi konflik, kredibilitas sebagai negara middle power dapat dipertanyakan.
"Jika terlalu ambigu, ada risiko Indonesia dinilai kurang berperan dalam menegakkan prinsip hukum internasional dan stabilitas global. Ini bisa mengurangi kredibilitas Indonesia sebagai negara yang selama ini konsisten dengan politik luar negeri bebas dan aktif," jelasnya.
2. Perang Iran dan AS juga berdampak pada ekonomi nasional
Abdullah juga menilai kalau dinamika geopolitik global ini juga berdampak langsung pada kondisi domestik. Ketegangan yang berujung pada gangguan stabilitas energi global berpotensi meningkatkan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok, yang pada akhirnya dirasakan masyarakat.
"Bagi masyarakat maupaun mahasiswa dampaknya nyata. Biaya transportasi bisa naik, harga kebutuhan pokok meningkat, dan tekanan ekonomi keluarga bertambah," bebernya.
Dalam jangka menengah, tekanan fiskal negara akibat lonjakan subsidi energi juga berpotensi mempengaruhi alokasi anggaran publik. Ia mengingatkan bahwa sektor pendidikan, termasuk beasiswa dan program pengembangan mahasiswa, dapat terdampak apabila beban anggaran negara meningkat signifikan.
3. Akademisi UB tegaskan perang ini bukan hanya soal ideologi
Selain dampak ekonomi, Abdullah juga menyoroti framing konflik yang berkembang di ruang publik internasional. Ia berpendapat jika perang yang terjadi kerap dibingkai sebagai konflik internal dunia Islam antara Iran dan negara-negara Teluk Arab yang berkoalisi dengan Amerika Serikat, padahal akar persoalannya bersifat politik dan strategis.
"Perang ini sudah diframing sebagai perang di dalam dunia Islam, padahal persoalannya adalah politik. Iran tidak mau tunduk terhadap Amerika Serikat, dan berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, Iran mengklaim memiliki hak membela diri. Karena berdasarkan interpretasi Iran terhadap Piagam PBB, negara tersebut menganggap memiliki legitimasi untuk melakukan serangan balasan, termasuk terhadap pangkalan militer dan situs Amerika Serikat di kawasan Teluk, karena serangan terhadap Iran dinilai berasal dari wilayah tersebut," jelasnya.
Ia menegaskan pentingnya peran universitas, dosen, dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan tidak simplistik kepada publik. Penyederhanaan konflik menjadi narasi ideologis, berpotensi mengaktifkan kembali pemikiran ekstrim dan sel-sel radikal.
"Penting bagi kampus untuk menjelaskan bahwa ini persoalan politik internasional, bukan konflik ideologis semata. Edukasi publik harus dilakukan secara bijaksana agar tidak terjadi polarisasi. Kemudian Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan, mempertahankan kredibilitas, dan tetap berperan dalam mendorong stabilitas global," pungkasnya.
