Kelanjutan Kepemimpinan Nganjuk, Wabup Marhaen: Nanti, Masih Berduka
Wabup Nganjuk Sosialiasi PPKM lewat daring. Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Nganjuk, IDN Times - Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat resmi ditetapkan tersangka dugaan kasus suap jual beli dan promosi jabatan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (10/5/2021). Artinya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) harus segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Nganjuk.
Nah, sesuai aturan yang berlaku apabila kepala daerah dalam hal ini bupati tersandung korupsi maka wakilnya untuk sementara waktu dijadikan Plt Bupati selama proses hukum masih berjalan. Artinya, Wakil Bupati Marhaen Djumadi dalam waktu dekat akan menjadi Plt Bupati Nganjuk.
1. Wabup tak ingin tanggapi karena masih berduka dan prihatin
Wabup Nganjuk Marhaen Djumadi (tengah). IDN Times/istimewaKendati demikian, Marhaen ternyata tidak mau menanggapi hal tersebut. Dia memilih patuh dengan menunggu sesuai mekanisme yang berlaku. Wakil Ketua DPD PDIP Jatim itu mengaku masih sedih atas kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menimpa Novi.
"Masih kondisi berduka dan prihatin nggih (ya), ngapunten (maaf)," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (11/5/2021).
2. Ketika OTT sedang di luar kota
Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dan Wabup Marhaen Djumadi. Facebook.com/marhaendjumadiKetika KPK melakukan OTT di Nganjuk, Marhaen juga tidak banyak tahu. Pasalnya, saat itu dia sedang berada di luar kota. Dia juga kaget beredar informasi yang masuk ke ponselnya kalau Novi sudah diseret oleh lembaga antirasuah pada Minggu (9/5/2021) malam.
"Saya masih berada di luar kota," katanya pada Senin (10/5/2021) dini hari.
Baca Juga: Penunjukan Plt Bupati Nganjuk Tunggu 24 Jam Usai OTT Novi
3. Terbitkan SE Luar Biasa untuk pemberhentian pengangkatan perangkat desa
SE Luar Biasa penghentian pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Nganjuk. Dokumentasi IstimewaNamun, setelah itu Marhaen segera konsultasi dengan KPK, Bareksrim dan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) terkait langkah yang harus dilakukannya. Dia disarankan untuk menghentikan proses pengangkatan perangkat desa di Nganjuk.
Pemberhentian itu berdasarkan dengan dugaan korupsi berupa suap yang terjadi dalam prosesnya. Pada hari itu juga, Marhaen langsung menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 140/53/411.010/2021 tentang Terjadinya Keadaan Luar Biasa Dalam Proses Pengangkatan Perangkat Desa dan Tindak Lanjutnya.
"Nggih (Iya), atas saran penyidik KPK dan Bareskrim Polri, beserta Forpimda," ucapnya.
Baca Juga: Diduga Sarat Suap, Seleksi Perangkat Desa di Nganjuk Disetop
