Bawaslu Putuskan Surat Cinta Risma Tidak Melanggar

Di surat itu tidak menyebut jabatan Risma sebagai wali kota

Surabaya, IDN Times - Surat Ketua DPP PDIP yang juga Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini perihal ajakan mencoblos Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 1, Eri Cahyadi-Armuji sempat disoal dan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya. Setelah dikaji, bawaslu memutuskan untuk tidak melanjutkan laporan tersebut.

1. Sudah dibahas bersama Sentra Gakkumdu, pastikan tidak ada pelanggaran

Bawaslu Putuskan Surat Cinta Risma Tidak MelanggarIlustrasi pilkada serentak. IDN Times/Mardya Shakti

Ketua Bawaslu Surabaya, M. Agil Akbar menegaskan bahwa pihaknya telah meneliti, memeriksa dan membahas laporan itu bersama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), melibatkan Poltestabes Surabaya dan Kejaksaan Negeri Surabaya.

"Sudah diputuskan, tidak ada unsur-unsur pelanggaran dari surat yang dikeluarkan oleh Bu Risma. Seperti tidak ada yang menyebut nama jabatan wali kota Surabaya, tidak ada kop surat Pemkot Surabaya," ujarnya, Rabu (16/12/2020).

2. Tidak ada keterlibatan instansi pemkot dalam surat, murni partai

Bawaslu Putuskan Surat Cinta Risma Tidak MelanggarIlustrasi Pilwali Surabaya 2020 (IDN Times/Mardya Shakti)

Lebih lanjut, Agil menuturkan kalau dalam surat yang dilaporkan masyarakat itu tertera barcode. Nah, ketika di-scan, barcode itu langsung menunjukkan website PDIP Jawa Timur (Jatim), bukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

"Sehingga, keputusan laporan yang ditujukan kepada Bu Risma tidak dapat dilanjutkan ke proses penyidikan. Alasannya, bahwa hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Surabaya laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan," jelas Agil.

Baca Juga: Lagi-lagi Surat Cinta Risma Isi Kampanye Dilaporkan ke Bawaslu

3. Surat cinta Risma dilaporkan warga ke Bawaslu

Bawaslu Putuskan Surat Cinta Risma Tidak MelanggarWali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menghadiri peringatan International Women Day 2020 di kantor IDN Times Surabaya (7/3). IDN Times/Reza Iqbal

Sebagai informasi, seorang warga, Yanti Mala melaporkan Risma ke Bawaslu Surabaya. Menurutnya, surat yang beredar mengandung unsur paksaan seolah mengintervensi warga agar memilih gaco dari PDIP. Dia berpendapat, sebagai wali kota harusnya menegakkan netralitas.

"Surat itu mengandung unsur paksaan, harusnya Bu Risma membiarkan warganya memilih sesuai keinginannya, dan sebagai Wali Kota Surabaya harusnya menegakkan netralitas, agar jajaran di bawahnya patuh pada aturan," katanya.

"Bukan malah mengabaikan netralitas yang harusnya dijunjung tinggi kepala daerah. Dan bu ciptakan demokrasi yang jujur, bersih dan indah, bukan malah dicederai dengan upaya-upaya yang menyalahi aturan," tegasnya.

Dalam laporannya, Yanti melampirkan beberapa bukti. Seperti, surat Risma untuk warga Surabaya, foto persiapan pembagian surat, dan rekaman wawancara yang mengirimkan surat.

Baca Juga: Surat Cinta Risma Dilaporkan, Bawaslu: Kami Kaji Dulu

Topik:

  • Dida Tenola

Berita Terkini Lainnya