Menteri PPPA Akan Terlibat Bikin Panduan Peliputan Perempuan dan Anak
IDN Times/Ardiansyah Fajar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Susana Yambise, mengatakan jika peran media di Indonesia terhadap perempuan dan anak masih minim. Hal itu dia sampaikan saat menghadiri acara puncak Hari Pers Nadional 2019 di Surabaya, pada Sabtu (9/2).
Baca Juga: Lawan Radikalisme, Wahid Foundation Ajak Perempuan Ciptakan Desa Damai
1. Berharap banyak media peka isu perempuan dan anak
ANTARA FOTO/Akbar TadoMeski pemberitaannya minim, Yohana menilai beberapa media sudah baik dalam mengemas pemberitaan perempuan dan anak. Dia berharap lebih banyak lagi media yang lebih peka dengan isu-isu perempuan dan anak.
"Perempuan dan anak itu penting, menyelamatkan bangsa ke depan," ujarnya.
2. Kesetaraan gender harus diutamakan
IDN Times/Ardiansyah FajarYohana mengatakan beberapa pilar perihal hak perempuan harus dipenuhi. Satu di antaranya adalah kesetaraan gender.
"Itu yang utama. Selain itu juga masalah keluarga dan anak. Kalau mau angkat (isu itu) saya apresiasi," kata perempuan kelahiran Papua ini.
3. Soroti pemberitaan prostitusi daring
IDN Times/Sukma ShaktiYohana juga sempat menyoroti pemberitaan prostitusi daring yang beberapa pekan belakangan ini selalu menghiasi media masa. Menurutnya, beberapa media mengemas pemberitaan itu seakan-akan mengeksploitasi perempuan.
Alasannya, beberapa berita yang memberitakan prostitusi daring memuat secara jelas foto dan nama lengkap pelaku maupun saksi tanpa sensor.
"Harusnya sesuai kode etik tidak boleh terlalu mengekspos. Media harus jaga kode etik. Hak perempuan harus dijaga," tegas Yohana.
4. Akan buat panduan peliputan perempuan dan anak
unsplash.com/joshuasazonUntuk menjaga hak-hak perempuan itu, Yohana telah menandatangani nota kesepakatan bersama pada acara puncak HPN 2019. Dia membeberkan kalau pihaknya akan turut merancang panduan peliputan perempuan dan anak.
"Kami sudah MoU, akan buat (panduan), media akan buat indikator khusus, sehingga menjadi media yang responsif gender," tambah Yohana.
5. Jurnalis diminta bersertifikat
Dok. Kementerian PPPASedangkan terkait beberapa jurnalis yang masih kurang memahami kode etik, Yohana meminta perusahaan media dan kantor berita menggelar pelatihan.
"Mohon ada pelatihan khusus, harus punya penghargaan dan sertifikat (jurnalis). Punya sertifikat yang kredibel," pungkasnya.
Baca Juga: Lawan Radikalisme, Wahid Foundation Ajak Perempuan Ciptakan Desa Damai
