Surabaya, IDN Times - Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jawa Timur (Jatim) yang akan diterapkan setiap Rabu diproyeksikan mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Perhitungan sementara, penghematan bisa mencapai sekitar 108 ribu liter.
Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak menjelaskan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat untuk mereduksi konsumsi energi di tengah dampak konflik Timur Tengah.
“Tujuannya mengurangi mobilitas masyarakat karena ada tekanan BBM akibat konflik global,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).
Emil memaparkan, total ASN Pemprov Jatim mencapai sekitar 81.700 orang. Jika diasumsikan seluruh ASN melakukan perjalanan pulang-pergi rata-rata 15 kilometer per hari dan menggunakan sepeda motor, maka potensi penghematan BBM cukup signifikan.
“Dengan asumsi konsumsi motor 40–50 kilometer per liter, penghematannya bisa sekitar 108 ribu liter,” jelasnya.
Namun demikian, angka tersebut masih berupa estimasi kasar. Sebab, tidak seluruh ASN dapat menerapkan WFH, terutama tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan yang jumlahnya lebih dari 40 ribu orang.
“Tenaga kesehatan dan pendidikan banyak yang tetap harus melayani langsung masyarakat, sehingga tidak semuanya bisa WFH,” katanya. Selain itu, variasi jenis kendaraan yang digunakan ASN juga membuat perhitungan konsumsi BBM tidak bisa disamaratakan.
Meski berpotensi menghemat, Emil mengakui kontribusi WFH terhadap total konsumsi BBM di Jatim masih relatif kecil. Sebagai perbandingan, konsumsi BBM jenis Pertalite di Jatim mencapai sekitar 12.150 kiloliter per hari.
“Kalau dibandingkan dengan konsumsi harian, angka penghematan ini memang belum terlalu besar, tapi tetap menjadi bagian dari upaya bersama,” tegasnya.
Untuk menjaga kinerja tetap optimal, Pemprov Jatim mengandalkan sistem penilaian berbasis Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bulanan. Dengan sistem ini, produktivitas ASN diharapkan tetap terjaga meskipun bekerja dari rumah.
Emil menambahkan, pengalaman selama pandemik COVID-19 menjadi acuan bahwa sistem kerja fleksibel tetap bisa berjalan tanpa mengurangi kinerja. Meskipun implementasinya harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan.
“Yang penting pelayanan publik tetap berjalan. Karena tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah,” pungkasnya.