Pembangunan Magetan Disebut Jalan di Tempat, Diduga karena Ini
APBD Magetan lebih fokus pada belanja operasional
Pola ketimpangan belanja terjadi sejak 2023
Pemerintah perlu efisiensi dan transparansi dalam penggunaan APBD
Magetan, IDN Times – Pembangunan di Kabupaten Magetan kembali menjadi pertanyaan, kenapa begini begini saja tidak ada perubahan dari tahun ke tahun meski pemimpin berganti. Ini tentu bukan tanpa sebab. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 menunjukkan ketimpangan yang mencolok.
Dari total belanja Rp2,13 triliun, hanya 9,10 persen yang benar-benar dialokasikan untuk belanja modal atau pembangunan. Sedangkan 74 persen justru habis untuk belanja operasional. Kondisi ini membuat publik menilai pembangunan infrastruktur di Magetan seakan jalan di tempat. Mulai dari perbaikan jalan, jaringan irigasi, hingga fasilitas pariwisata yang digadang-gadang jadi unggulan daerah, tak berjalan optimal.
1. Gemuk di pegawai, kurus di pembangunan
Agus Pujiono dari Forum Rumah Keterbukaan Informasi dan Transparansi Anggaran menyebut pola ini sebagai bukti kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan.
“APBD Magetan ini gemuk di pegawai, kurus di pembangunan. Hampir tiap tahun yang diutamakan operasional, sementara pembangunan hanya dapat sisanya. Padahal masyarakat butuh infrastruktur nyata, bukan sekadar rutinitas belanja birokrasi,” tegas Agus, Selasa (19/8/2025).
2. Pola berulang dari tahun ke tahun
Ketimpangan belanja ini ternyata bukan sekali dua kali terjadi. Data resmi DJPK Kemenkeu dan dokumen APBD Magetan menunjukkan tren serupa sejak 2023.
2025: Operasional Rp1,5triliun (74 persen), modal Rp194 miliar (9,10 persen).
2024: Operasional Rp1,50 triliun (74,09 persen), modal Rp18miliar (9,00 persen).
2023: Operasional sekitar 75 persen, modal Rp126 miliar (6,60 persen).
Dengan pola seperti ini, wajar bila publik semakin vokal mempertanyakan komitmen Pemkab Magetan dalam memenuhi target RPJMD 2021–2026, terutama pembangunan sektor pariwisata dan pertanian.
3. Seruan efisiensi dan transparansi
Agus menilai pemerintah perlu segera melakukan efisiensi pada belanja operasional, mulai dari penghematan rapat, perjalanan dinas, hingga pengadaan barang yang tidak mendesak. Selain itu, transparansi anggaran juga harus diperkuat agar masyarakat ikut mengawasi penggunaan APBD.
“Masyarakat harus mengawasi APBD ini, jangan sampai pembangunan jalan, irigasi, dan wisata selalu dikorbankan karena operasional birokrasi yang terlalu besar,” pungkas Agus.
