Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) memastikan Halte Medaeng tetap difungsikan sebagai titik transit Bus Trans Jatim Koridor I dan V, meski sebelumnya mendapat penolakan dari serikat sopir angkutan kota (angkot). Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim menegaskan keputusan tersebut diambil demi menjaga akses transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau bagi masyarakat.
Kepala Dishub Jatim, Nyono mengatakan keberatan dari sopir angkot didasari kekhawatiran berkurangnya jumlah penumpang setelah Halte Medaeng dijadikan titik perpindahan antarkoridor Trans Jatim. Namun, menurutnya, kondisi angkot di lapangan saat ini justru sudah jauh berkurang.
"Mereka menganggap integrasi Koridor I dan Koridor V di Halte Medaeng membuat angkot kehilangan penumpang. Padahal, kalau dilihat di lapangan, armada angkot yang benar-benar beroperasi saat ini sudah sangat sedikit," kata Nyono saat dikonfirmasi, Senin (27/7/2026).
Nyono menilai kebutuhan masyarakat terhadap sistem transportasi yang terintegrasi lebih mendesak dibanding mempertahankan pola lama. Keberadaan Halte Medaeng sebagai titik transit dinilai mampu memangkas biaya perjalanan penumpang.
Jika titik transit dihapus, kata Nyono, masyarakat harus melanjutkan perjalanan menggunakan ojek daring dengan tarif yang jauh lebih mahal dibanding tarif Bus Trans Jatim yang hanya Rp5.000.
"Masyarakat menuntut integrasi di Medaeng. Kalau titik transit itu ditiadakan, penumpang harus mengeluarkan biaya tambahan dengan naik ojek daring yang tarifnya jauh lebih mahal daripada ongkos Trans Jatim sebesar Rp5.000," katanya.
Selain persoalan jumlah armada, Dishub Jatim juga menyoroti kondisi angkot yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Mulai dari kelayakan kendaraan hingga banyaknya izin trayek yang telah habis masa berlakunya menjadi perhatian pemerintah.
Meski demikian, Nyono menegaskan pihaknya tetap membuka ruang dialog dengan para sopir angkot untuk mencari solusi terbaik. Namun, pelayanan transportasi publik bagi masyarakat tetap menjadi prioritas sehingga operasional transit di Halte Medaeng tidak akan dihentikan.
Di sisi lain, Dishub Jatim meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mengambil peran lebih besar dalam membenahi angkutan kota sebagai moda pengumpan (feeder) Trans Jatim.
"Trans Jatim merupakan kewenangan Pemprov untuk melayani perjalanan antarkabupaten. Sementara angkutan feeder menjadi tugas pemerintah kabupaten/kota. Daerah harus aktif merevitalisasi trayek-trayek lokal agar sistem transportasi umum terpadu benar-benar bisa dirasakan masyarakat," pungkas Nyono.