Rais Aam Ambil Kendali Jabatan Ketum PBNU
- KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak 26 November 2025.
- Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Ahyar, mengambil alih kendali kepemimpinan PBNU.
- Keputusan Syuriah PBNU bersifat final dan akan diikuti dengan Rapat Pleno atau Muktamar untuk memastikan transisi berjalan tertib.
- Rais Aam PBNU, KH Miftachul Ahyar, mengambil alih jabatan Ketum PBNU dari Gus Yahya sejak 26 November 2025.
- Keputusan Syuriah PBNU bersifat final, sehingga Gus Yahya tidak lagi memiliki kewenangan atau hak menggunakan atribut Ketum PBNU.
- PBNU akan segera menggelar Rapat Pleno atau Muktamar untuk memastikan transisi kepemimpinan berjalan tertib sesuai aturan jam’iyah.
Surabaya, IDN Times- Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Ahyar, menegaskan bahwa KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) PBNU terhitung sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Jabatan Ketum PBNU kini diambil alih Rais Aam.
Pernyataan ini disampaikan usai silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan 36 PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025).
KH Miftachul Ahyar menegaskan bahwa keputusan Syuriah PBNU ini bersifat final. Dengan begitu, Gus Yahya tidak lagi memiliki kewenangan maupun hak menggunakan atribut Ketum PBNU.
“Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU," ujarnya.
Rais Aam menegaskan, kini kendali kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangannya. Penggunaan atribut atau pengambilan keputusan atas nama Ketua Umum tidak lagi memiliki legitimasi.
"Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” tegasnya.
Rais Aam menegaskan bahwa risalah Rapat Harian Syuriah PBNU telah disusun berdasarkan data dan kondisi riil. “Tidak ada motif lain di luar yang tertulis dalam risalah rapat. Semua sesuai fakta,” ujarnya.
Untuk memastikan roda organisasi berjalan normal, PBNU akan segera menggelar Rapat Pleno atau Muktamar dalam waktu dekat. “Kita ingin transisi berjalan tertib, sesuai aturan jam’iyah,” kata dia.
