Pengurus KDMP Magetan Soroti Spesifikasi Pikap India
Magetan, IDN Times – Kebijakan impor 105 ribu unit kendaraan pikap 4x4 asal India oleh pemerintah pusat menuai respons dari daerah. Kendaraan tersebut didatangkan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara dengan nilai kontrak mencapai Rp24,66 triliun.
Pengadaan ini melibatkan dua produsen otomotif besar, yakni Mahindra dan Tata Motors. Seluruh unit diproyeksikan untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di berbagai wilayah Indonesia.
Tidak hanya di Kabupaten Madiun, di Kabupaten Magetan, spesifikasi kendaraan tersebut juga menjadi sorotan.
1. Ekspektasi pikap niaga umum
Ketua Koperasi Merah Putih Desa Mategal, Kecamatan Parang, Arissandi, mengaku awalnya memperkirakan kendaraan yang akan disiapkan pemerintah adalah pikap niaga yang umum digunakan di pedesaan, seperti Mitsubishi L300 atau Isuzu Traga. Menurutnya, jenis kendaraan tersebut sudah familiar dan terbukti mumpuni untuk kebutuhan angkut barang dalam skala koperasi desa.
“Sekilas saya lihat fotonya di internet, kalau yang dari Mahindra, ukuran bak kendaraan lebih kecil. Jika dipakai operasional Koperasi Merah Putih, masih nanggung,” ujar Arissandi, Jumat (27/2/2026).
Ia menilai kapasitas bak menjadi aspek krusial, mengingat koperasi banyak bergerak di bidang distribusi pupuk hingga beras SPHP untuk petani.
2. Dinilai kurang relevan dengan kondisi Magetan
Selain kapasitas, Arissandi juga mempertanyakan urgensi penggunaan kendaraan 4x4 di Magetan. Meski sebagian wilayahnya berada di kawasan pegunungan, menurutnya kondisi geografis setempat tidak memerlukan spesifikasi kendaraan seperti di area tambang atau perkebunan sawit.
“Geografis Magetan tidak sama dengan wilayah tambang atau lahan kelapa sawit. Kami sama sekali belum pernah memakai kendaraan 4x4,” ungkapnya.
Selama ini, operasional koperasi lebih banyak dilakukan dengan menyewa kendaraan dari pihak ketiga. Koperasi Merah Putih Desa Mategal sendiri memiliki 24 anggota dan 9 pengurus, dengan unit usaha yang fokus pada peningkatan kesejahteraan petani.
3. Soroti bengkel dan ketersediaan suku cadang
Meski begitu, Arissandi mengakui kehadiran kendaraan operasional tetap dibutuhkan untuk menunjang aktivitas koperasi. Untuk penyimpanan unit, pihaknya masih bisa memanfaatkan fasilitas kantor desa.
“Kalau kesiapan bangunan untuk menyimpan kendaraan pikap 4x4, masih bisa pakai fasilitas di kantor desa. Kehadiran unit itu memang kami butuhkan untuk operasional,” katanya.
Yang menjadi perhatian berikutnya adalah layanan purna jual. Ia berharap pemerintah juga mempertimbangkan kesiapan bengkel dan ketersediaan suku cadang di tiap daerah.
“Memang ada bengkel yang tidak resmi. Namun kembali lagi, setidaknya sudah dipikirkan tiap daerah harus ada tempat yang menyediakan keperluan kendaraan,” tandasnya.
Kebijakan impor pikap 4x4 menjadi topik hangat diskusi di tingkat desa, terutama terkait kesesuaian spesifikasi kendaraan dengan kebutuhan riil koperasi di lapangan.
