Pengelola KDMP Pertanyakan Efisiensi Penggunaan Pikap Impor India
- Pemerintah pusat mengimpor 105.000 unit pikap 4x4 asal India senilai Rp24,66 triliun untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah.
- Pengurus koperasi di Madiun menyambut positif bantuan tersebut, namun meragukan efisiensi kendaraan impor dan kesiapan infrastruktur seperti bengkel serta ketersediaan suku cadang.
- Mereka berharap kebijakan tidak bersifat top down dan meminta pelibatan pengurus daerah serta pelatihan intensif sebelum kendaraan digunakan secara luas.
Madiun, IDN Times – Kebijakan pemerintah pusat mengimpor kendaraan pikap 4x4 untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menuai sorotan. Di Kota Madiun, sejumlah pengurus koperasi mulai mempertanyakan efektivitas armada tersebut.
Pengadaan kendaraan yang dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dengan jumlah mencapai 105.000 unit dan nilai kontrak sekitar Rp24,66 triliun. Proyek tersebut melibatkan dua produsen otomotif asal India, yakni Mahindra dan Tata Motors.
Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Demangan, Budi Santoso, mengaku pada prinsipnya menyambut baik setiap dukungan fasilitas dari pemerintah. “Pada dasarnya kalau kami selaku pengurus koperasi diberi apa pun untuk menambah fasilitas, ya menyambut positif. Namun pemerintah juga perlu mempertimbangkan berbagai aspek,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).
Meski demikian, ia meragukan sejauh mana kendaraan impor tersebut benar-benar efisien untuk menunjang aktivitas koperasi di wilayah perkotaan. “Apakah nanti benar-benar efisien? Karena mohon maaf itu dari India. Kenapa tidak mengambil di Indonesia yang sudah jelas bengkel dan mekaniknya?” katanya.
Budi menilai, persoalan bukan hanya pada pengadaan, tetapi juga kesiapan di lapangan. Ia mempertanyakan ketersediaan sparepart dan bengkel jika kendaraan mengalami kerusakan.
“Nanti kalau ada kerusakan bagaimana? Sparepart-nya di mana, bengkelnya di mana? Ini bisa menimbulkan permasalahan baru. Apalagi Kota Madiun geografisnya perkotaan, tidak cocok dengan kendaraan 4x4,” terangnya.
Kondisi koperasi di Kelurahan Demangan sendiri masih jauh dari ideal. Saat ini, operasional dilakukan di dalam kontainer berukuran 1,8 x 2 meter yang berdiri di lahan hijau Taman Demangan. Kepengurusan aktif berjumlah 10 orang dengan sekitar 120 anggota.
Di tingkat kota, Koperasi Merah Putih telah terbentuk di 27 kelurahan. Namun belum satu pun memiliki bangunan permanen. “Semua masih dengan kekuatan masing-masing. Ada yang pakai rumah pengurus, ada yang pakai lapak. Saat ini memang belum memadai, terutama untuk mengoperasionalkan kendaraan,” bebernya.
Budi juga menyoroti pola kebijakan yang dinilai bersifat top down. Ia berharap pengurus di tingkat kota dan kabupaten dilibatkan sebelum keputusan besar diambil. “Pengurus tingkat kota/kabupaten harus dilibatkan sebelum mengambil sebuah keputusan. Kalau dari kami, harapannya pelatihan yang intensif dulu,” tandasnya.
