Kota Madiun, IDN Times – Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun agar tidak ragu menjalankan tugas dan mengambil kebijakan sesuai aturan, meski daerah tersebut tengah menjadi sorotan pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

OTT KPK yang menjerat Wali Kota nonaktif Maidi pada Senin (19/1/2026) disebut Bagus Panuntun tidak boleh menghambat jalannya pemerintahan maupun pelayanan publik. Ia menegaskan, seluruh agenda Pemkot Madiun tetap berjalan sesuai perencanaan.

“Kalau semua bersama-sama, masyarakat dan seluruh ASN bergerak, insyaallah semua agenda bisa berjalan dengan lancar,” ujar Bagus Panuntun, Senin (2/2/2026).

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengakui, amanah sebagai Plt Wali Kota membawa tanggung jawab besar di tengah dinamika politik dan hukum yang terjadi.

Namun, menurutnya, kondisi tersebut justru harus dijadikan momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Bagus Panuntun juga menyinggung adanya kekhawatiran ASN dalam mengambil keputusan pasca-OTT. Ia menegaskan, setiap aparatur telah dibekali pedoman kerja dan aturan yang jelas.

“Tidak perlu ragu, mereka pasti tahu tugas dan tanggung jawabnya,” tegasnya.

Ia berharap seluruh ASN tetap bekerja secara profesional, mematuhi aturan, serta menjaga integritas demi menjaga stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap Pemkot Madiun.

“ASN sudah disumpah. Bahkan, Panca Prasetya Korpri itu diucapkan setiap Senin sebagai pengingat,” tandas Bagus Panuntun.

Bagus Panuntun menekankan, fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal dan pembangunan Kota Madiun tidak terhenti, meski situasi politik dan hukum tengah menjadi perhatian nasional.