Wacana Pilkada Tak Langsung Disorot Sejumlah Pakar di Surabaya

Surabaya, IDN Times - Wacana penerapan kembali sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung mulai mendapatkan perhatian akademisi. Pembahasan pun dilakukan di Surabaya.

Pakar komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, menyebut pilkada tidak langsung membuka ruang kaderisasi partai yang lebih sehat. Selama pilkada langsung berlangsung, partai cenderung terjebak pragmatisme elektoral dan mengesampingkan proses pengkaderan.

“Dalam pilkada tidak langsung, pintu pencalonan sepenuhnya berada di partai. Tidak ada jalur instan. Ini membuat kaderisasi kembali menjadi penting,” ujar Surokim dalam diskusi Ke Mana Arah Pilkada: Membaca Ulang Desain Demokrasi Lokal di Surabaya.

Menurutnya, tingginya biaya politik dalam pilkada langsung mendorong partai memilih kandidat berdasarkan kekuatan modal dan tingkat popularitas, bukan rekam jejak kader. Akibatnya, kader internal yang tumbuh dari proses panjang sering tersingkir.

“Biaya pilkada langsung sangat mahal. Partai sering terpaksa memilih calon yang punya modal besar. Dalam sistem tidak langsung, tekanan biaya itu jauh berkurang,” jelasnya.

Dengan biaya politik yang lebih rendah, Surokim menilai partai memiliki ruang untuk menilai calon kepala daerah berdasarkan kompetensi, loyalitas, dan pemahaman ideologi partai. “Kader yang bekerja lama dan memahami partai punya peluang lebih besar,” tambahnya.

Pandangan serupa disampaikan dosen Sosiologi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Moch. Mubarok Muharam. Ia menilai pilkada langsung selama ini justru membuat partai kehilangan kendali atas proses kaderisasi dan berubah menjadi sekadar kendaraan elektoral.

“Banyak kandidat datang membawa modal, lalu partai hanya menjadi stempel formal. Ini membuat kaderisasi mandek,” kata Mubarok.

Menurutnya, pilkada tidak langsung memaksa partai menyiapkan kader sejak dini karena proses pencalonan ditentukan melalui mekanisme internal partai dan DPRD. Namun, ia mengingatkan, sistem ini hanya akan berjalan sehat jika disertai demokratisasi internal partai.

“Tanpa tata kelola internal yang demokratis, pilkada tidak langsung justru berisiko melanggengkan oligarki,” tegasnya.

Selain aspek kaderisasi, Surokim juga menyoroti keuntungan pilkada tidak langsung dari sisi efisiensi anggaran dan stabilitas sosial. Biaya penyelenggaraan dinilai lebih rendah karena tidak melibatkan jutaan pemilih dan logistik besar.

“Secara teknis dan anggaran jauh lebih sederhana. Ini juga berpotensi menekan polarisasi di masyarakat akar rumput,” katanya.

Dari perspektif akuntabilitas, Mubarok menilai mekanisme ini justru dapat memperkuat tanggung jawab DPRD. “Jika kepala daerah dipilih DPRD, maka DPRD ikut bertanggung jawab penuh. Rakyat bisa menuntut DPRD ketika kepala daerah bermasalah,” katanya.

Sementara itu, pakar kebijakan publik Universitas Airlangga (Unair), Prof. Falih Suaedi, mengingatkan bahwa perdebatan pilkada langsung atau tidak langsung tidak bisa dilepaskan dari kapasitas sosial dan ekonomi suatu negara.

“Demokrasi membutuhkan prasyarat sosial dan ekonomi yang kuat. Tanpa itu, demokrasi mudah dibajak oleh kepentingan sempit,” ucapnya.

Menurut Prof. Falih, tantangan utama ke depan bukan sekadar memilih model pilkada, melainkan memastikan sistem politik mampu menghasilkan kepemimpinan daerah yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Tujuan akhirnya adalah kebijakan yang rasional, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.