Banyak Kena Tipiring, Ratusan Jukir Geruduk Kantor Dishub Surabaya

Surabaya, IDN Times - Ratusan juru parkir (jukir) menggeruduk Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Jumat (30/1/2026). Mereka mendatangi kantor Dishub karena banyak jukir yang diringkus polisi dan dikenai tindak pidana ringan (tipiring).

Ratusan jukir tersebut ditemui oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo. Mereka juga difasilitasi untuk menyampaikan aspirasi di dalam kantor Dishub.

Ketua Paguyuban Jukir Surabaya (PJS), Izul Fiqri, mengatakan kedatangannya ke Kantor Dishub bertujuan meminta penghentian penindakan terhadap jukir. Meski penindakan dilakukan oleh Polrestabes Surabaya, Dishub dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab.

“Kami meminta pertanggungjawaban Dinas Perhubungan. Dalam satu bulan terakhir, Polrestabes Surabaya terus melakukan penertiban untuk menindak juru parkir dengan tipiring di Kota Surabaya,” ujarnya.

Menurut Izul, kondisi tersebut cukup meresahkan karena selama ini jukir rutin memberikan setoran retribusi kepada Dishub. Namun, mereka justru ditindak dengan dalih sebagai jukir tidak resmi karena tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).

“Setoran diambil setiap hari, tetapi juru parkir yang menarik retribusi justru dikenai tipiring,” ungkap Izul.

Dalam satu bulan terakhir, lebih dari 100 jukir telah ditindak oleh Satuan Samapta Polrestabes Surabaya. Alasannya, mereka dianggap tidak resmi karena tidak memiliki KTA jukir.

“Ini seperti permainan dari Dinas Perhubungan. Kasihan jukir, sudah memakai rompi dan memiliki KTA, tetapi masih juga ditangkap,” jelasnya.

PJS juga telah mendatangi Polrestabes Surabaya untuk mempertanyakan hal tersebut. Namun, pihak kepolisian menyebut penindakan dilakukan atas permintaan Dishub Surabaya.

“Kami sudah mendatangi Polrestabes Surabaya dan disampaikan bahwa ini atas permintaan Dinas Perhubungan. Jangan seperti itu, kasihan jukir,” terang Izul.

Pihaknya pun mengultimatum Dishub apabila penindakan terhadap jukir terus dilakukan. Mereka mengancam tidak akan menyetorkan retribusi.

“Jika penindakan tipiring tetap dilakukan, kami mengultimatum seluruh juru parkir untuk tidak menyetorkan retribusi harian,” kata Izul.

Sementara itu, Plt Kepala Dishub Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo, mengatakan kebijakan penindakan jukir bukan merupakan kewenangan Dishub. Menurutnya, penanganan tindak pidana ringan berada di bawah kewenangan Polrestabes Surabaya.

“Saya sampaikan bahwa kewenangan melakukan pemeriksaan, pembuatan berita acara pemeriksaan, serta penanganan tindak pidana ringan bukan berada di Dishub. Kewenangan tersebut ada pada kepolisian dan Satpol PP Kota Surabaya,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai ancaman penghentian setoran retribusi oleh jukir apabila penindakan tidak dihentikan, Trio menyebut hal tersebut akan dikoordinasikan dengan Satpol PP dan Polrestabes Surabaya.

“Apabila ada jukir yang dibawa oleh Polrestabes Surabaya karena diduga melakukan pelanggaran tindak pidana ringan, maka akan dilakukan penertiban. Namun, pengguna jasa parkir tetap ada sehingga retribusi tetap harus berjalan,” jelasnya.

Trio memastikan jukir yang mengenakan rompi resmi dan memiliki KTA yang masih berlaku tidak akan ditindak. Jika ada petugas yang melakukan penindakan, ia meminta jukir menunjukkan KTA.

“Apabila dilengkapi KTA yang masih berlaku, memakai rompi dan peluit, silakan sampaikan bahwa yang bersangkutan adalah petugas parkir resmi dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya dengan menunjukkan KTA,” pungkasnya.