Memaksakan Kelahiran Koperasi Merah Putih

Dari ruang tersebut, ada beberapa orang sedang sibuk. Ada yang menerima tamu dari berpakaian rapi. Rupanya mereka ialah pegawai bank. Menawarkan program terbaiknya. Agar jasanya dipakai oleh Koperasi Merah Putih di sini. Ada juga tamu dari pengurus koperasi kelurahan sebelah. Ingin belajar dari Koperasi Merah Putih Kelurahan Semolowaru. Salah satu dari tiga koperasi yang diklaim telah beroperasi.

Sementara beberapa lainnya, sibuk menghitung anggaran. Ada pula yang menyiapkan berkas. Ada yang memajang empat bungkus beras kemasan 5 kilogram (kg) di depan meja pelayanan. Sepintas, memang koperasi ini beroperasi. Tapi di dalamnya, belum bisa melayani.

"Memang koperasi ini sudah buka. Tapi sampai hari ini, kami belum diberikan akses untuk ke produsen atau distributor," keluh Ketua Koperasi Merah Putih Kelutahan Semolowaru, Totok Efendi saat ditemui, Rabu (23/7/2025) lalu.

Totok bersama pengurusnya yang punya pengalaman menjalankan Koperasi Barokah Sejahtera ini pun mengaku masih bingung untuk jalan ke depannya. Karena dia hanya mendapatkan akta badan hukum, kemudian dilantik dan diresmikan saja. Sementara terkait langkah berikutnya, tidak ada petunjuk dari pemerintah setempat. Dalam hal ini, dinas koperasi.

"Padahal kami sudah jalan, beberapa kali sudah sosialisasi dengan warga Semolowaru soal Koperasi Merah Putih yang akan menjual kebutuhan pokok berupa sembako. Tapi, sampai hari ini belum ada akses ke Bulog, akses ke Pertamina. Saya minta kepada yang bersangkutan atau dinas bisa ngasih petunjuk akses ke Bulog dan sebagainya," pinta Totok.

Totok menegaskan bahwa memang koperasi yang dipimpinnya akan berfokus pada bidang pangan. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, bidang sembako akan sangat menguntungkan bagi koperasi beserta anggotanya—warga Semolowaru—karena memang potensinya besar.

"Kebutuhan beras dan LPG di sini besar. Baik itu buat rumah tangga atau usaha kecil. Kami ingin hadir memberikan solusi terbaik di masyarakat," katanya.

Dari benak hati terdalam Totok dan pengurusnya, memang punya cita-cita mulia. Namun implementasi di lapangan, koperasi masih pincang. Padahal menurut gambarannya, di bawah naungan pemerintah harusnya lebih mudah. Tapi kemudahan itu baru didapat sebatas, penggunaan izin ruangan dari kelurahan—karena lurahnya sebagai penanggung jawab—hingga izin badan hukumnya saja.

"Harapan saya koperasi di sini bisa membantu masyarakat pelaku usaha semakin maju usahanya. Terutama di sembakonya. Kami bisa memutus rantai tengkulak yang gak jelas," tegas Totok.

Harapan Totok laiknya jauh panggang dari api. Bukan hanya akses untuk memulai usaha sembako yang belum jelas, tapi juga penyimpanannya belum siap. Memang, ia sempat bilang kalau calon gudang sembako Koperasi Merah Putih Kelurahan Semolowaru, berada tepat di belakang ruang kantornya. Namun, gudang itu kondisinya belum diapa-apakan. Tak ada persiapan yang memadai.

"Karena kami juga masih harus konsultasi, bagaimana model gudangnya yang sesuai standar. Sampai hari ini, ya belum ada," ungkapnya.

Pekerjaan rumah lainnya, Totok harus mengajak warga Semolowaru untuk mau menjadi anggota koperasi. Di tengah ketidakpastian usaha yang ada. Hingga kini, ia bilang anggotanya baru 103 orang. Padahal, menurut Data Demografi Pemkot Surabaya tahun 2024, jumlah warga Semolowaru sebanyak 19.058 jiwa. Terdiri dari, 9.720 perempuan dan 9.338 laki-laki.

"Kami inginnya ya semua bisa menjadi anggota Koperasi Merah Putih Semolowaru. Nantinya anggota dapat harga yang berbeda ketika membeli sembako di sini," kata Totok berangan-angan.

Tak hanya yang beroperasi. Pengurus Koperasi Merah Putih di salah satu desa Kabupaten Sidoarjo justru tak tahu tugasnya. Padahal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, berulang kali kalau menyebut kalau sudah membentuk sekaligus menerbitkan sebanyak 8.494 koperasi.

DW—inisial narasumber—yang menduduki posisi strategis dalam struktur Koperasi Merah Putih di salah satu desa di Sidoarjo mengungkap bahwa proses pembentukan koperasi pada 14 Mei 2025 diawali dengan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Dihadiri perangkat desa dan tokoh masyarakat.

Namun, DW merasa dirinya hanya ditunjuk tanpa penjelasan mendalam soal peran dan tanggung jawab. "Saya sempat ditawari jadi Ketua, tapi saya tolak karena belum tahu sistem kerja Kopdes. Akhirnya saya tetap masuk dalam struktur atas penunjukan Ketua BPD," ujar DW, Senin (21/7/2025).

Meski proses pembentukan badan hukum berjalan formal dengan tanda tangan di hadapan notaris pada 26 Mei 2025 dan pembukaan rekening di BRI Cabang Pahlawan Sidoarjo, DW menyatakan bahwa tidak ada kegiatan lanjutan maupun rapat rutin setelah itu.

NPWP koperasi baru diterbitkan pada 1 Juli 2025. Namun, DW mengaku tidak pernah terlibat dalam penyusunan program atau distribusi dana. Bahkan ketika soft launching dilakukan di Pendopo Kabupaten Sidoarjo pada 8 Juli 2025, DW tidak diundang. Hanya Ketua Koperasi Merah Putih dan Ketua Pengawas.

Pertemuan terakhir yang DW hadiri adalah pada 11 Juli 2025, membahas rencana usaha koperasi seperti simpan pinjam, penjualan sembako, dan pembukaan apotek. Namun, sejak itu tidak ada lagi aktivitas yang ia ketahui.

Lemahnya perlindungan terhadap Koperasi Merah Putih ini memakan korban. Ialah koperasi yang ada di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Koperasi ini usianya hanya sehari saja. Setelah diresmikan, yang dihadiri Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Forum Koordinator Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jatim dan Tuban, justru ditinggal begitu saja oleh investornya.

Masalahnya, ketika Kepala Desa dan Ketua Koperasi Merah Putih Desa Pucangan sesi dialog dengan Presiden Prabowo, mereka tak menyebut peran dari investor, PT Perkonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat. Alhasil, manajemen perusahaan ini kecewa. Putus kontrak sepihak dilakukan. Begitu mudahnya investor memutuskan.

Padahal, koperasi yang satu ini sempat diunggulkan memiliki omzet hingga 500 juta per bulan. Tapi harus pupus demgan Surat Pemutusan Kontrak bernomor 002/032/Perkom-PPSD/VII/2025. Kepala Desa Pucangan, Santiko mengakui jika kekeliruannya saat melakukan dialog dengan Presiden Prabowo, Senin (21/7/2025).

Menurut dia, sejak awal hingga berdirinya koperasi selalu disuport dan mendapatkan pendampingan oleh pihak Manajemen PT Perkonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat. Bukan pihak lain--PT Pupuk Indonesia dan BUMNz yang sebelumnya ia sebut saat peresmian koperasi beberapa hari lalu itu.

Santiko berharap agar pihak Manajemen PT Perkonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat masih terus bisa menjalin kerjasama dengan pemerintah desa setempat. Karena Perkonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat sangat penting dan berarti bagi warganya.

"Kami meminta maaf dan mengakui kekeliruan saat dialog dengan bapak presiden dan seja awal kami di support pihak Manajemen PT Perkonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat dan bukan pihak lain yang sebelumnya kami sebutkan," kata Santiko, Rabu (23/7/2025).

Kini, Santiko tetap meminta pengurus membuka koperasi dengan barang seadanya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, koperasi di Desa Pucangan ini hanya menjual beras SPHP dari Bulog. Dinas koperasi Tuban dan Jatim pun ikut pusing mencarikan solusi terbaiknya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim, Endy Alim Abdi Nusa tak mau banyak berkomentar dengan fenomena polemik yang ada. Ia berfokus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan desanya. Ia terus mendorong agar koperasi segera berstatus operasional.

Karena jumlah Koperasi Merah Putih yang berbadan hukum dengan yang operasional masih sangat jomplang. Dari 8.494 pembentukan koperasi, Gubernur Khofifah menyebut ada 23 koperasi yang sudah buka alias operasional saat peluncuran serentak pada Senin (21/7/2025). Sementara Kepala Dinkop dan UKM Jatim, Endy memperbarui data per Kamis (24/7/2025), ada 26 koperasi beroperasi.

Adapun 26 koperasi itu, KDMP Sidomulyo Kabupaten Jember 7 gerai, kopi ekspor, KDMP Randuagading Kabupaten Malang 7 gerai mitra dengan indogrosir, beras, KDMP Tambakrejo Kabupaten Malang pengembangan dari Mina Jaya (USP, Gerai SPBUN, Gerai Coldstorage, Gerai Kantor, sembako masih tahap koordinasi).

Lebih lanjut, KDMP Sidodadi Kabupaten Malang pengembangan dari Kopwan (USP, gerai kantor, sembako masih tahap koordinasi), KDMP Wonokerto Kabupaten Pasuruan 7 gerai, potensi Mangga, KKMP Kejayan Kabupaten Pasuruan gerai, KDMP Ampelsari Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan 7 gerai, potensi peternakan dan perkebunan, KDMP Mlaten Kabupaten Pasuruan gerai sembako, potensi perikanan, KDMP Pateguran, Kabupaten Pasuruan gerai Sembako, KDMP Pohgading, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan gerai sembako.

Kemudian KDMP Wonosari, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan gerai sembako, KDMP Bayeman, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan gerai sembako, KDMP Rengel, Kabupaten Tuban 7 gerai, beras, jagung, limbah sampah, KDMP Palang, Kabupaten Tuban - 7 Gerai, Mitra Koppontres Sunan Drajat.

KDMP Gempolkerep Kabupaten Mojokerto herai gerai logistik masih status pinjam, KDMP Kemlagi Kabupaten Mojokerto gerai potensi beras, desa dengan banyak UMKM, mitra dengan Ponpes Nurul Jadid, KDMP Tanjungrejo Kabupaten Jombang - Gerai sembako, mart, musala, mitra dengan Ponpes Nurul Jadid, Kampung Santri, KDMP Peterongan, Kabupaten Jombang - Gerai Sembako, KDMP Pangkah Wetan Kabupaten Gresik - Gerai, potensi perikanan, KDMP Pangkah Kulon, Kabupaten Gresik gerai sembako, ekspor rumput laut.

KDMP Kupang Jabon Kabupaten Sidoarjo - gerai sembako, perikanan, KDMP Tlogoagung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro gerai sembako retail modern mitra Koppontres Sunan Drajat, KDMP Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban gerai sembako, KKMP Miji, Kota Mojokerto gerai sembako, LPG, KKMP Tambakrejo Kecamatan Simokerto Kota Surabaya gerai sembako dan KKMP Semolowaru Kota Surabaya gerai sembako.

Dari data Dinkop dan UKM Jatim tersebut, terungkap bahwa memang mayoritas operasional koperasi baru sebatas membuka kantor atau gerai usahanya. Khusus di Surabaya, justru pemerintah kota (pemkot) sempat menyebut tiga koperasi beroperasional. Tapi data yang ada banya dua koperasi.

"Alhamdulillah sudah terbentuk di 153 kelurahan dan masing-masing sudah tercatat di Kemenkum. Ada tiga koperasi yang sudah berjalan, ada yang terkait bahan pokok, ada yang terkait simpan pinjam dan toko kelontong,” ujar Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi usai acara peluncuran beberapa waktu lalu. Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinkopumdag) Kota Surabaya, Febri Kusumawati menyebut hanya dua saja. Yakni Koperasi Merah Putih Kelurahan Semolowaru dan Tambakrejo. Sementara soal ketidaksiapan operasional, Febri mengaku saat ini terpenting buka dulu.

"Karena untuk aksesnya, kami juga sedang komunikasi dengan pihak terkait. Baik itu Bulog untuk sembakonya dan Pertamina untuk LPG. Kami meminta agar mereka bisa benar-benar memberikan support penuh ke Koperasi Merah Putih di Kota Surabaya," terang Febri via telepon.

Dari temuan yang ada, 80.081 Koperasi Merah Putih yang diluncurkan secara nasional, kebanyakan masih belum siap beroperasi. Pengurus hingga pemerintah daerah pun tampak bingung dengan kondisi yang ada. Mereka terus berkoordinasi mengupayakan segala kemampuan mereka. Namun klaim demi klaim digaungkan bahwa koperasi siap.

Sementara Komisi Informasi (KI) Provinsi Jatim menegaskan pentingnya penerapan prinsip keterbukaan informasi publik (KIP) demi memastikan Koperasi Merah Putih (KMP) berjalan sesuai tujuan dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa.

"Keterbukaan informasi menjadi kunci akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan KMP, yang saat ini jumlahnya mencapai sekitar 80 ribu koperasi desa," kata Ketua KI Jatim, Edi Purwanto, melalui keterangan yang diterima di Surabaya, Kamis (24/7/2025).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan sejumlah Peraturan Komisi Informasi, badan publik yang mengelola dana atau mendapat bantuan pemerintah wajib membuka akses informasi bagi masyarakat.

Edi merinci beberapa langkah krusial yang harus dilakukan. Di antaranya, setiap Kopetsdi Merah Putih wajib secara proaktif menyediakan informasi publik, seperti struktur organisasi, anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART), laporan keuangan, program kerja, hasil evaluasi kinerja, serta prosedur pengaduan masyarakat.

“Kami ingin masyarakat dan anggota koperasi dapat dengan mudah mengakses informasi penting tersebut,” kata Edi.

KI Jatim juga mendorong pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tingkat desa atau Kopdes, sesuai amanat Pasal 13 UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi. Kehadiran PPID diharapkan mempermudah proses penyediaan, penyimpanan, dan pelayanan permintaan informasi publik.

Langkah berikutnya sosialisasi dan edukasi kepada anggota koperasi dan masyarakat desa mengenai hak mereka atas informasi publik. Hal ini sejalan dengan semangat UU KIP untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan.

Selain itu, Edi menegaskan pentingnya mekanisme pengawasan publik yang efektif. Menurut dia, keterbukaan informasi memungkinkan anggota koperasi dan masyarakat turut mengawasi jalannya program, mencegah potensi penyimpangan, serta memastikan pembangunan ekonomi desa tercapai.

“KI Jatim juga siap membantu menyelesaikan sengketa informasi jika ada hambatan atau penolakan,” katanya.

KI Jatim berharap pemprov maupun pemkab/pemkot kabupaten/kota di Jatim memberikan dukungan penuh, tak hanya dari sisi program dan permodalan, tetapi juga dalam pendampingan teknis, pelatihan, dan penyediaan infrastruktur keterbukaan informasi.

“Kami percaya dengan keterbukaan, Kopdes Merah Putih dapat tumbuh menjadi koperasi yang akuntabel, partisipatif, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa,” pungkasnya.